Pengusaha Apresiasi Lelang Jabatan Dirjen Pajak  

Rabu, 12 November 2014 13:49 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha menyambut positif lelang jabatan yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Pajak. "Kesempatan untuk menjaring kandidat yang benar-benar layak menjadi terbuka lebar," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Hariyadi Sukamdani kepada Tempo, Rabu, 12 November 2014. (Baca:Lelang Jabatan Dirjen Pajak Mulai Dibuka)

Dia mengatakan tugas Direktur Jenderal Pajak tidak cuma mengejar target pendapatan negara. "Yang penting adalah membangun kepercayaan diri kembali dari para petugas pajak yang sepertinya menurun setelah kasus Gayus Tambunan," ujar Hariyadi.

Hariyadi mengatakan Direktur Jenderal Pajak yang baru nantinya perlu segera mengevaluasi aturan perpajakan yang saat ini tidak kontekstual lagi. "Ada banyak aturan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Reformasi dari penggalangan pajak juga perlu dilakukan," ujarnya. (Baca:Siapa Saja Panitia Lelang Jabatan Dirjen Pajak?)

Dia mengatakan kepercayaan para wajib pajak terhadap petugas pajak juga perlu ditingkatkan. Menurut dia, Direktur Jenderal Pajak yang baru perlu membangun semangat bawahannya agar dapat bertugas maksimal. "Apalagi pelayanan pajak saat ini menurun, terbukti pencapaian target merosot," ujar Hariyadi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo resmi membuka seleksi terbuka jabatan Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Seleksi terbuka serta pengumuman pendaftaran dicantumkan dalam halaman situs Kementerian Keuangan, www.kemenkeu.go.id, dan www.seleksijabatan-terbuka.kemenkeu.go.id mulai pagi ini. Seleksi terbuka ini digelar untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu eselon Ia dan Ib. (Baca:Ikut Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Apa Syaratnya?)

"Kementerian Keuangan mengundang para pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo melalui siaran pers, Rabu, 12 November 2014.

AMOS SIMANUNGKALIT

Berita Lain:
Makna Politik Jokowi Diapit Obama dan Jinping
Jokowi Primadona APEC, Ini Pesan Hikmahanto
Foto Para Ibu Negara, Iriana Jejer Istri Jinping

Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

5 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

5 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

6 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

7 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

9 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

11 hari lalu

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

13 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

13 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

14 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

15 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya