Ikut Lelang Jabatan Dirjen Pajak, Apa Syaratnya?  

Reporter

Senin, 10 November 2014 18:21 WIB

Fuad Rahmany. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan tengah menyiapkan lelang jabatan untuk posisi Direktur Jenderal Pajak. Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin, lelang tersebut akan diumumkan dalam dua hari mendatang atau maksimal pada Rabu, 12 November 2014. (Baca: Jabatan Dirjen Pajak Bakal Dilelang)

Apa saja syarat mengikuti lelang jabatan Dirjen Pajak?

Kiagus mengatakan pengisi jabatan Direktur Jenderal Pajak harus berstatus pegawai negeri sipil, baik dari internal Kementerian Keuangan maupun lembaga negara lainnya. Kandidat itu juga harus pernah bekerja di bidang perpajakan dalam kurun waktu yang cukup serta mengerti seluk-beluk kantor-kantor pajak.

"Bidang pajak seharusnya dipegang oleh orang yang menguasai masalah teknis perpajakan," ujar Kiagus di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Senin, 10 November 2014. (Baca: Kejar Target, Dirjen Pajak Butuh 95 Ribu Pegawai)

Dalam dua hari ke depan, tutur Kiagus, syarat-syarat yang lebih rinci akan diumumkan melalui situs www.kementeriankeuangan.go.id. Kiagus mengatakan seleksi kandidat dilakukan oleh Komisi Pengawas Perpajakan. Dalam proses lelang jabatan ini, para kandidat Dirjen Pajak harus lolos tes administrasi, tes kesehatan, dan wawancara.

proses ini, ujar dia, diharapkan dapat selesai secepatnya, sehingga nama Dirjen Pajak yang baru dapat diumumkan pada pertengahan Desember 2014.

Desember mendatang, Dirjen Pajak Fuad Rahmany akan memasuki masa pensiun setelah menjabat selama tiga tahun. Fuad, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam), menggantikan Mohammad Tjiptardjo yang telah memasuki masa pensiun. (Baca: Empat Cara 'Gas Pol' Penerimaan Pajak).

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Baghdadi, Pemimpin ISIS, Terluka Parah







Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

33 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

36 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

44 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya