Ketua DPD Irman Gusman berbincang-bincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyempatkan diri menyambangi Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Irman Gusman sebelum memenuhi undangan rapat kerja dengan Komite II DPD RI, Rabu, 5 November 2014.
Di hadapan Irman, Susi curhat tentang kesulitannya menata regulasi di sektor kelautan dan perikanan. Susi pun mengaku akan mundur dari jabatannya sebagai menteri jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons kebijakan yang mendukung para nelayan.
"Kalau Susi yang dibilang macan ompong tidak apa, tapi ini kan Susi sebagai menteri yang merepresentasikan negara. Lebih baik saya mundur saja" kata Susi kepada Irman, seperti dilansir dalam rilis Sekretariat Jenderal DPD yang diterima Tempo. (Baca: Dubes AS: Menteri Susi Tangguh)
Susi mengaku geram dengan kegiatan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Untuk itu, pihaknya telah selesai membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia. Susi berharap peraturan ini bisa disahkan Menteri Hukum dan HAM dalam beberapa hari ke depan.
Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat ini mengaku sudah mengantongi restu Presiden Joko Widodo untuk moratorium semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Jokowi kata dia, akan mendukung semua kebijakan tentang moratorium kelautan.
Menanggapi hal tersebut, Irman menyatakan mendukung upaya Menteri Susi dalam merealisasikan pengelolaan sektor perikanan dan kelautan di dalam negeri yang berkelanjutan. Dia juga mengharapkan dengan tekad dan kerja keras dari sosok menteri eksentrik ini, maka pembangunan ekonomi berkelanjutan di sektor perikanan dan kelautan akan terwujud.
