Jokowi: Subsidi BBM Dialihkan ke Pertanian

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 4 November 2014 21:06 WIB

Presiden Joko Widodo (kanan) menyampaikan pengarahan di Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. Acara dihadiri oleh gubernur, kapolda dan kepala BIN daerah seluruh Indonesia serta para menteri. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan subsidi bahan bakar minyak akan dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. "Dari yang konsumtif ke yang produktif. Dari yang boros ke usaha-usaha yang produktif," kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 November 2014.

Menurut Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pertanian. Misalnya, subsidi pupuk dan benih serta infrastruktur irigasi dan bendungan. Jokowi mengatakan pengalihan subsidi ini terkait dengan target pemerintah agar dalam periode tiga tahun Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. "Setiap tahun akan dibangun 5-7 bendungan. Tahun ini akan dimulai lima, tahun depan tujuh." (Baca: Sofyan Djalil Pastikan Harga BBM Naik Bulan Ini)

Jokowi meminta semua gubernur memberikan informasi ihwal kekuatan sisi pertanian di daerah masing-masing. Dengan begitu, Jokowi melanjutkan, titik-titik yang menjadi penghambat naiknya produksi pertanian bisa ditemukan. "Nantinya tidak hanya beras dan padi yang swasembada, bisa juga gula dan kedelai yang selama ini terus kita impor."

Menurut Jokowi, perbaikan pada sektor pertanian hanya bisa dilakukan jika ada bendungan dan irigasi baru. Sebabnya, Jokowi mengatakan, sebanyak 52 persen irigasi di Indonesia mengalami kerusakan. Jokowi berharap ada koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan irigasi ini. (Baca: Penundaan Kenaikan Harga BBM Picu Penimbunan)

"Jangan sampai nanti DAM dan waduknya selesai, irigasinya baru mulai. Ini harus paralel semuanya," ucap Jokowi. Jika semua terbangun dengan baik, Jokowi optimistis target swasembada pangan bisa dicapai dalam waktu tiga tahun. "Hitung-hitungannya sudah detail sekali."

Selain untuk sektor pertanian, Jokowi juga ingin mengalihkan subsidi BBM untuk mesin kapal dan pendingin ikan para nelayan. "Kami arahkan ke sana," kata Jokowi. Sebagian yang lain, kata Jokowi, akan dialihkan untuk penambahan modal bagi usaha kecil di pedesaan.

PRIHANDOKO








Berita Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 menit lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

6 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

16 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

18 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

22 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

23 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya