TEMPO.CO, Palembang - Ketua Dewan Otoritas Jasa keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki rencana pembangunan yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Untuk itu, keuangan syariah harus mampu memberikan kontribusi.
"Pemerintahan baru memerlukan pembiayaan infrastrukrur di laut dan darat agar ekonomi lebih kompetitif dan efisien. Islamic finance harus mampu memberikan kontribusi," kata Muliaman di Universitas Sriwijaya, Palembang, Jumat, 24 Oktober 2014. (Baca: OJK Minta Bank Syariah Siapkan Inovasi)
Skema keuangan syariah, menurut Muliaman, dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, di antaranya jalan tol lintas Sumatera dan pembelian satelit.
Muliaman menuturkan saat ini masyakarat cukup memiliki harapan terhadap keuangan syariah. Industri keuangan ini diharapkan mampu membuka akses keuangan bagi masyarakat kecil dan mampu mendorong semangat inklusi keuangan.
Untuk menjawab dua tantangan tersebut, micro Islamic finance atau keuangan syariah mikro perlu dibangun dengan konsep yang solid. "Saya ingin bantuan dari dosen syariah. Coba dibuat working group untuk mendiskusikan hal tersebut secara mendalam," kata Muliaman. (Baca: Kredit Sindikasi Bank Muamalat Melonjak)
Muliaman pun menyarankan agar lulusan ekonomi keuangan syariah di Indonesia mulai membangun perekonomian mikro di daerah-daerah dan tidak berfokus untuk mencari prospek kerja di kota besar. "Saya harap mereka tak harus fokus ke kota besar untuk mencari pekerjaan, tapi di pedesaan: bagaimana cara membangun micro finance," kata Muliaman.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI, masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar dengan harga saham emiten bersandi BRIS yang melesat sehingga mendorong market capitalization atau market cap perseroan menembus Rp131,47 triliun.
