Jokowi-Jusuf Kalla, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, 15 September 2014. Jokowi umumkan susunan kabinetnya akan terdiri dari 34 kementerian yang akan diisi oleh 18 kalangan profesional dan 16 kalangan profesional partai politik. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan sikap fraksinya yang belum memberikan daftar nama anggota alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat bukan faktor utama mundurnya jadwal pengumuman kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut dia, DPR masih bisa memberi rekomendasi kepada Presiden Jokowi meski Komisi II, yang membidangi pemerintahan, belum terbentuk. "Pembahasan bisa dilakukan di Badan Musyawarah atau penggantinya, yakni rapat konsultasi fraksi," kata Bambang ketika dihubungi Kamis, 23 Oktober 2014. (Baca : Calon Menteri, Marwan Ja'far Dipanggil ke Istana)
Rapat konsultasi fraksi, kata Bambang, bisa memberi keputusan atas surat Jokowi ihwal pertimbangan perubahan nomenklatur kabinet. Surat itu semestinya dibahas agar kabinet bisa segera bekerja. (Baca : Kubu Jokowi Dimintai Nama Untuk Alat Kelengkapan)
Bambang mengatakan pimpinan alat kelengkapan DPR tak perlu diputuskan dengan tergesa-gesa. Dia beralasan, setiap partai mempunyai mekanisme sendiri. Setiap partai masih berhak melakukan lobi politik, musyawarah, atau, bila perlu, rapat konsultasi terkait dengan posisi pimpinan ini. (Baca : Luhut Panjaitan Temui Jokowi di Istana)
Sebelumnya, mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno, mengatakan rencana pengumuman kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla kemarin batal karena pemerintah masih menunggu pertimbangan dari Dewan. "Karena masih menunggu pertimbangan dari DPR," kata Rini di pintu masuk Istana Negara, Rabu, 22 Oktober 2014.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pembahasan nomenklatur di parlemen terhambat karena ada lima fraksi yang belum mengumpulkan daftar anggota alat kelengkapan, yakni Demokrasi Indonesia Perjuangan, Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Persatuan Pembangunan. Semuanya merupakan penyokong Jokowi. Taufik melanjutkan, upaya tersebut dilakukan untuk menghambat pemilihan alat kelengkapan Dewan karena adanya syarat bahwa rapat pemilihan harus diikuti minimal enam fraksi.
