Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani selaku saksi yang diajukan pihak pemohon seusai memberikan kesaksian pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di gedung Mahkamah konsitusi, Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pengetatan anggaran perjalanan dinas yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo dan kabinetnya membuat kalangan pengusaha hotel dan restoran waswas. Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan rencana penghematan pemerintah itu berpotensi mengikis keuntungan pengusaha.
Kalangan dunia usaha pun bersiap segera melakukan penyesuaian. "Yang jelas, tahun pertama ini, kami akan lakukan efisiensi dan pengetatan pula," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 21 Oktober 2014.
Penghematan anggaran belanja yang akan diterapkan pemerintah baru, antara lain, terkait dengan biaya akomodasi perjalanan dinas, seperti hunian hotel, seminar, dan lokakarya pegawai negeri, yang memberikan pendapatan cukup besar bagi para pengusaha hotel dan restoran. "Zamannya Pak SBY, keuntungan kami dari jamuan dan perjalan dinas bisa mencapai 30 persen tiap bulan," ujarnya.
Meski demikian, pengusaha memilih menunggu kepastian kebijakan pemerintah dan mengantisipasi dengan mengoptimalkan pendapatan lain di sektor pariwisata. "Kebijakan itu (penghematan) tentu kami dukung. Namun bagaimana pun tentu masih ada peluang dari sana," ujarnya. (Baca: Kata Jokowi Soal Anggaran Rapat Rp 18 Triliun)
Saat disinggung mengenai tingkat hunian yang diterima hotel dan restoran selama pelantikan Presiden Jokowi berlangsung kemarin, Haryadi mengatakan tidak berdampak apa-apa. Ternyata, meski ratusan ribu orang tumplek-blek di Jakarta, tingkat hunian dan kunjungan hotel tidak bertambah selama acara pesta rakyat berlangsung. “Hampir sama dengan hari biasa. Kecil sekali, paling (naik) 5 persen. Itu hanya sesaat," tuturnya. (Baca: Jokowi Dilantik, Ada 124 Ribu Makanan dan 700 Ribu Minum Gratis)
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK berencana memangkas biasa perjalanan dinas kementerian dan lembaga. Anggaran rapat di lingkungan pemerintahan dianggap terlalu tinggi, mencapai Rp 18 triliun setahun. (Baca juga: Tim Jokowi Lakukan Simulasi Penghematan Anggaran)
