Boediono Sarankan Jokowi Cari Menkeu Konservatif  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 13 Oktober 2014 05:20 WIB

Wakil Presiden Boediono saat rapat di Istana Negara, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang konservatif dalam mengelola fiskal. Menurut dia, dalam satu tahun ke depan, gejolak eksternal akan cukup tinggi dan bisa berdampak bagi perekonomian nasional. (Baca: Pengamat Minta Jokowi Gaet Koalisi dengan Menteri)

Pernyataan itu disampaikan Boediono saat ditanya ihwal siapa orang yang tepat menduduki posisi Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintah presiden terpilih Joko Widodo. "Harus dijaga dari sisi fiskal. Cari menteri keuangan yang konservatif yang sudah tahu dalam mengelola APBN," kata Boediono kepada Tempo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014. (Baca: Akan Lengser, Chairul Tanjung seperti Bang Toyib)

Menurut Boediono, Menteri Keuangan yang konservatif dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan fiskal antara belanja negara dan defisit anggaran. Dia menyarankan pemerintah tidak terlalu agresif dalam belanja untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, namun tidak memperhitungkan kemampuan anggaran dan kondisi eksternal. "Jangan sok gagah-gagahan defisit sekian tak apa-apa. Memang perekonomian bisa tumbuh dalam satu tahun, tapi ke sananya akan anjlok," katanya. (Baca: Saring Kandidat Menteri, Jokowi: Ada 33 Menteri)

Kondisi eksternal yang dimaksud adalah kebijakan pengetatan moneter oleh Amerika Serikat yang masih akan dilakukan hingga tahun depan. Indonesia, kata dia, tak bisa lepas dari kondisi tersebut, sehingga pengaruhnya akan langsung terasa. Ini berbeda dengan periode sebelum 1990, saat faktor global tidak terlalu berpengaruh bagi perekonomian domestik. (Baca: Koalisi Pro-Prabowo Bakal Ubah UU Perbankan dan Migas)

"Tahun 1990 paling hanya terkait harga minyak. Sekarang kita bisa saja tiba-tiba kehilangan lukiditas dalam satu atau dua hari, dan itu dampaknya akan sangat luar biasa. Sekarang kita akan mennghadapi masalah ini karena Amerika akan memperketat kebijakan moneternya," ujarnya. (Baca: PDIP Anggap Hashim dan Prabowo Sparring Partner)

Jokowi tengah menggodok kandidat Menteri Keuangan untuk mengelola APBN dalam lima tahun. Beberapa nama yang muncul untuk mengisi posisi tersebut antara lain Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro, dan Mahendra Siregar. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)

Chatib saat ini masih menjabat Menteri Keuangan. Dia menggantikan Agus Martowardojo yang menjadi Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan Bambang Brodjonegoro sekarang menjabat Wakil Menteri Keuangan. Adapun Mahendra Siregar merupakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Baca juga: Jokowi Masih Rahasiakan Calon Menteri Keuangan)

ANGGA SUKMA WIJAYA

Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Sanksi SBY Buat Nurhayati
Jadi Tangan Kanan Prabowo, Aburizal Enggan Mundur
Disfungsi Ereksi, Pria Ini Masukkan Baja ke Penis
PAN: Pindah Kubu seperti Menceraikan Istri Teman

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

2 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

4 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

10 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

11 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

30 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

42 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

51 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

54 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

58 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya