Menteri Keuangan M. Chatib Basri, resmikan penerbitan uang NKRI di Gedung BI, Jakarta, 18 Agustus 2014. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lepas tangan dalam kebijakan ekonomi yang menyangkut subsidi bahan bakar minyak untuk pemerintahan mendatang. Buktinya, kata Chatib, pemerintah telah menyiapkan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang selama ini dijadikan kompensasi pada setiap kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Dananya ada Rp 10 triliun," ujar Chatib di Jakarta, Senin, 29 September 2014. Rinciannya, Rp 5 triliun untuk tahun ini yang sudah dialokasikan sebelumnya di APBN Perubahan 2014 dan Rp 5 triliun sisanya di APBN 2015 yang akan disalurkan oleh Kementerian Sosial. (Baca: Kenaikan Harga BBM Bikin SPBU Asing Menjamur)
Menurut Chatib, dana tersebut bisa digunakan untuk enam bulan kompensasi bagi pemerintah baru. Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-JK nanti bisa langsung menggunakan anggaran ini jika memutuskan menaikkan harga BBM. (Baca: JK Mulai Sosialisasikan Kenaikan Harga BBM)
Namun demikian, kata Chatib, ada syarat dalam penggunaan dana Rp 10 triliun tadi. Syaratnya adalah anggaran tersebut harus dipakai sesuai dengan tahun alokasinya, yakni Rp 5 triliun untuk tahun ini dan sisanya untuk 2015. (Baca: Berantas Mafia Migas, Jokowi Rombak Pertamina)
Jika Jokowi, misalnya, memutuskan menaikkan harga BBM subsidi pada Oktober 2014, alokasi Rp 5 triliun tahun ini bisa dipakai pada Oktober, November, dan Desember 2014. "Tidak bisa dialihkan ke 2015," ujar Chatib. (Baca juga: Begini Simulasi Inflasi jika Harga BBM Naik)
Dari perhitungan Kementerian Keuangan, Chatib menuturkan dana tersebut sangat cukup untuk kompensasi karena serupa dengan pengalaman pemerintah saat menaikkan harga BBM pada 2013 sebesar Rp 1.500 per liter. Apalagi kompensasi kenaikan biasanya dibutuhkan masyarakat untuk tiga hingga empat bulan awal saja.
