Di New York, Pengusaha Sawit Janji Tak Rusak Hutan  

Reporter

Kamis, 25 September 2014 13:09 WIB

Perkebunan kelapa sawit. ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan pembacaan dan penandatanganan Ikrar Minyak Sawit Indonesia (Indonesia Palm Oil Pledge) di sela-sela acara United Nations Climate Summit di New York, Amerika Serikat.

Ikrar itu ditandatangani perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Golden Agri Resources, Wilmar, Cargill, dan Asian Agri pada Rabu, 24 September 2014, waktu New York. (Baca: Konferensi Perubahan Iklim, Janji dari Negara Kaya)

"Ikrar ini merupakan komitmen dari kalangan pengusaha untuk mengambil tindakan yang akan membuat operasi produksi minyak sawit lebih berkelanjutan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani, melalui siaran pers.

Dalam janji itu, para pengusaha berkomitmen tidak menanam di lahan kaya karbon (high carbon stock land) dan lahan gambut serta memenuhi komitmen mengimplementasikan standar-standar ini kepada supplier/pihak ketiga. (Baca: Kata KPK Soal Pembebasan Hartati Murdaya)

Ikrar ini tidak hanya berfokus pada operasi perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Cakupan Ikrar ini berlaku untuk komitmen unilateral korporasi yang sudah ada dan memberikan praktek manajemen industri kelapa sawit yang baru. (Baca: Batasi Investasi Perkebunan, DPR Diprotes)

"Kami berkomitmen untuk minyak sawit tanpa deforestasi (no-deforestation palm oil) pada seluruh rantai suplai yang kami miliki," kata Franky Oesman Widjaja, CEO Golden Agri Resources. Menurut dia, pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat, serta komunitas lokal dan masyarakat asli merupakan pemain utama dalam usaha ini.

Menurut Franky, keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk menemukan solusi dalam menjaga hutan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang bagi industri minyak sawit. Dukungan senada disampaikan Kuok Khoon Hong, CEO Wilmar.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Annisa Rahmawati, menyambut baik komitmen itu dan menyebutnya sebagai langkah maju. "Inisiatif dan keterlibatan Kadin membuktikan adanya pasar potensial yang menginginkan produk kelapa sawit bebas deforestasi," katanya.

Menurut Annisa, ikrar bersama Kadin tersebut secara tidak langsung merupakan panggilan bagi Presiden Yudhoyono untuk memberikan warisan peraturan yang baik, yang mampu melindungi hutan dan lahan gambut, khususnya dalam target penurunan gas rumah kaca di Indonesia. Realisasi komitmen itu ditunggu di lapangan, agar tidak terlihat sebagai sekadar janji manis di forum internasional.




PINGIT ARIA | UWD




Terpopuler:




Wartawati Tempo Dilecehkan Simpatisan FPI
Soal Gantung Diri di Monas, Anas: Siapa Bilang?
Adnan Buyung: Jaksa Penuntut Anas Bodoh







Advertising
Advertising

Berita terkait

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

2 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

2 hari lalu

Solo Great Sale 2024 Targetkan Pengembangan Potensi Investasi Aglomerasi

Gelaran Solo Great Sale atau SGS kembali hadir di Kota Solo, Jawa Tengah, menyemarakkan bulan Mei 2024 ini.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

3 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

3 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

4 hari lalu

Segini Jatah Bonus Tiap Pemain Timnas U-23 Indonesia

Pengusaha beri Rp 23 miliar. Masing-masing pemain Timnas U-23 Indonesia akan dapat bonus berkisar Rp 605,2 juta.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

4 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

5 hari lalu

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

9 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

10 hari lalu

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

Pengusaha muda kelahiran 24 April 1987, Rudy Salim pernah menolak denda untuk 9 mobil mewah dari Bea Cukai.

Baca Selengkapnya