Calon Anggota BPK, Suprayitno bersiap mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Mereka akan menggantikan anggota BPK yang akan habis masa kerjanya Oktober mendatang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, tidak khawatir jika calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tengah diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kebanyakan berasal dari Koalisi Merah Putih.
Sebab, kata Jokowi, setelah pemilu presiden selesai, pejabat publik seharusnya memiliki semangat bekerja untuk bangsa, bukan untuk partainya. "Karena itu, saya tidak pernah khawatir saat bekerja," kata dia di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 11 September 2014. (Baca juga: Ini Nama Politikus Pro Prabowo Peserta Seleksi BPK)
Menurut Jokowi, setiap politikus dan partainya bisa bergabung atau berdiri di luar pemerintahan dengan menjalankan fungsi check and balance. Jika setiap pejabat memikirkan rakyat, kata Jokowi, tidak akan ada kesulitan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. "Kecuali kalau semangatnya jegal-menjegal," ujarnya. (Baca: Jadi Anggota BPK, Penuhi Tiga Syarat Ini)
Dalam seleksi anggota BPK, ada 12 dari 67 calon anggota yang memiliki latar belakang politikus. Enam di antaranya masih menjabat sebagai anggota parlemen, yakni Harry Azhar Aziz dari Partai Golkar, Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat, dan Zulbahri, Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang juga bertindak sebagai pimpinan pelaksana tes uji kepatutan dan kelayakan tahap awal untuk calon anggota BPK.
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, mengatakan pemilihan anggota BPK sarat dengan persoalan dan konflik kepentingan. Sebab, calon anggota yang lolos hingga tahap uji kelayakan dan kepatutan hampir separuhnya memiliki latar belakang politikus. (Baca: ICW: Rekrutmen Calon Anggota BPK Bermasalah)
