TEMPO.CO , Jakarta:Tim Transisi yang dibentuk oleh presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengkritik alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut salah satu Deputi Tim Transisi, Hasto Kristianto mengatakan cara pandang pemerintah dalam alokasi anggaran masih sangat sektoral. (Baca : Tim Transisi Temui Menteri Marty Natalegawa)

Alokasi anggaran pemerintah, kata Hasto, masih banyak yang menyimpang. Itu sebabnya pemerintahan Jokowi akan memperbaiki alokasi anggaran, dengan melihat postur keuangan terlebih dahulu. "Dengan cara itu akan terjadi redistribusi bagi sektor yang produktif," kata Hasto, di Jakarta, Kamis 11 September 2014. (Baca : Besok, Chairul Tanjung Terima Tim Transisi)

Dia mengklaim, sesungguhnya ada ruang yang cukup besar untuk merevisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Revisi akan dilakukan untuk melakukan realokasi dan pengalihan anggaran kepada sektor produktif. (Baca : JK Dukung Teguran SBY ke Tim Transisi)

Mitigasi keuangan lain yang akan dilakukan adalah mengevaluasi beberapa anggaran seperti belanja di bidang informasi dan teknologi, perjalanan dinas, serta anggaran rapat. Untuk memangkas perjalanan dinas, Jokowi akan melakukan blusukan dengan memanfaatkan jaringan internet. Jokowi pun berencana memotong anggaran rapat. Saat ini anggaran untuk rapat mencapai Rp 18 triliun.

Hasto juga mengkritisi alokasi anggaran di sektor perindustrian. Menurut dia, pelaksanaannya terlalu banyak pada sektor-sektor yang bersifat charity, seperti pemberian bantuan mesin jahit serta bengkel. Seharusnya alokasi anggaran perindustrian juga harus menekankan pada unsur integrasi hulu ke hilir.

Selain itu, dari sisi belanja politik harus lebih mendorong kemampuan rakyat untuk berproduksi. "Contohnya membuat irigasi tersier, seharusnya dikerjakan dengan gotong royong menggunakan pola program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)," kata Hasto. Pola itu akan memberikan multiplyer effect yang sehat.

Di sektor pangan, Bulog harus mampu menampung komoditas yang dihasilkan petani. Pinsipnya, petani harus mendapatkan jaminan keuntungan dari usaha yang mereka lakukan. Langkah-langkah tersebut sangat fundamental untuk politik dan ekonomi bagi pemerintahan mendatang.

Di sisi lain, dari sektor perpajakan, saat ini potensi kehilangan pajak masih sangat tinggi. Potensi wajib pajak di Indonesia, kata dia, mencapai 60 juta orang, namun wajib pajak yang memliki SPT aktif hanya 8,5 juta orang.

Untuk itu Jokowi akan membuat sitem pajak menjadi online. Hasto mengkalim bahwa sitem online yang mereka gagas sudah disimulasi dan bisa meningkatkan penerimaan pajak.

FAIZ NASHRILLAH

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Ahok dan Gerindra | Pilkada oleh DPRD | Haji 2014

Berita terpopuler lainnya:
Adem Sari, Ini Nama Pemain Bola Ganteng Asal Turki
iPhone 6 Cuma Rp 2,3 Juta di Amerika
Norman Kamaru, dari Artis Kini Jadi Tukang Bubur
Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun