Suasana uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 5 September 2014. Sebanyak 8 dari 48 anggota Komisi I hadir pada seleksi sesi pertama. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengaku ingin meniru pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk proses serupa di Badan Pemeriksa Keuangan. Dia mengusulkan pembentukan panitia seleksi calon pimpinan BPK. (Baca : ICW: Rekrutmen Calon Anggota BPK Bermasalah)
Adanya panitia seleksi ini membuat proses seleksi anggota BPK lebih transparan. "Masyarakat akan dilibatkan untuk mengawasi proses pemilihan. Jadi ada transparansi," kata Irman saat dihubungi Tempo, Senin, 8 September 2014.
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya menyatakan proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sarat berbagai persoalan dan konflik kepentingan. Peneliti ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan, dari 67 nama calon anggota BPK yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan, 25 di antaranya akrab dengan dunia politik. Dari 25 nama tersebut, separuhnya adalah politikus.
"Mengamati proses seleksi, ada empat persoalan yang membuat seleksi anggota BPK minim parameter integritas dan jauh dari prinsip transparansi," kata Firdaus Ilyas melalui siaran pers, Kamis, 4 September 2014. (Baca : Seleksi BPK, Hanya 8 Anggota Dewan yang Hadir)
Mulai pekan lalu, Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Jumat, 5 September 2014, dalam sesi pertama yang berlangsung selama dua jam, anggota Dewan menguji empat calon anggota BPK yang berasal dari berbagai latar belakang.
Namun dalam uji kepatutan dan kelayakan tersebut tak banyak anggota Dewan yang hadir. Dari 48 anggota Komisi Keuangan, hanya delapan yang tampak hadir.
