TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmadi Noor Supit menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2015 bisa memberi ruang untuk memasukkan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca juga: Hatta: Tak Sedikit pun Terpikir Jegal Jokowi)
"Jika ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak akhir tahun bisa diusulkan melalui fraksi-fraksi pengusungnya," kata dia kepada Tempo, Selasa, 2 September 2014. (Baca juga: Genjot Pajak, Jokowi Pakai Sistem Elektronik)
Ahmadi mengatakan pemerintahan Jokowi-Kalla juga memiliki ruang yang cukup luas untuk memasukkan program melalui perubahan APBN 2015. Hal ini bisa dilakukan setelah semester I 2015.
Beberapa opsi pemangkasan belanja dapat dilakukan untuk mengurangi subsidi. Akan tetapi, dengan waktu yang sangat sempit, kata dia, sulit untuk memangkas proyek di setiap kementerian. "Kecuali ada program kementerian yang sudah pasti tidak dilaksanakan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla Rini Soemarno mengatakan telah bertemu Wakil Presiden Boediono dan membahas lima topik besar. "Intinya, bagaimana kami mendapatkan informasi dari pemerintah sehingga ada program-program yang bisa kami teruskan dan belum dijalankan akan kami laksanakan," kata Rini. (Baca: Lima Agenda Besar Tim Transisi Bertemu Boediono)
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto memaparkan lima topik yang didiskusikan antara lain masalah ekonomi makro dan proses rancangan APBN. "Pak Boediono menyarankan kami untuk segera memasukkan program strategis sebelum 23 September 2014," ujar Andi. Tanggal itu merupakan target Badan Anggaran merampungkan pembahasan RAPBN 2015.
