Pemerintah Minta BPKP Audit PLN dan Pertamina  

Reporter

Selasa, 2 September 2014 16:11 WIB

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Audit diperlukan untuk menyelesaikan kisruh pembelian solar di antara dua perusahaan pelat merah itu. (Baca: Kisruh Pertamina-PLN, Pemerintah Harus Intervensi)

"Masalah harga akan diselesaikan dengan mekanisme bisnis, namun akan ditinjau juga oleh audit BPKP," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 2 September 2014.

Menurut Askolani, audit tersebut menjadi landasan yang kuat agar PLN dan Pertamina tidak saling menyalahkan. Hasil audit tersebut akan menentukan nilai tunggakan PLN dan kewajaran harga yang ditetapkan oleh Pertamina.

"Dengan membaca hasil audit, semua pihak akan memahami kondisinya," ujarnya. Askolani berharap BPKP bisa menyelesaikan proses audit sebelum akhir tahun 2014. "Harapannya, sih, secepat mungkin dapat dilakukan audit, agar kami dapat membuat keputusan."

Saat ditemui di kantornya pada Kamis, 7 Agustus 2014, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo menyatakan Pertamina dan PLN sudah berdialog untuk menyelesaikan kisruh harga solar. (Baca: Kisruh Solar, PLN Libatkan Kementerian Keuangan)

Pertamina, ujar dia, sepakat untuk terus menyuplai bahan bakar bagi PLN, terutama di daerah yang mengandalkan pembangkit diesel. "Tagihan pembayarannya akan dipertimbangkan dan ada campur tangan pemerintah untuk membantu PLN," tuturnya.

Kisruh solar ini bermula ketika PLN menolak menyepakati kontrak penjualan dengan harga baru. Pertamina mengklaim kontrak yang lama merugikan pihaknya sehingga harus diperbarui. Apalagi Pertamina menganggap urusan harga solar adalah kesepakatan bisnis.

PLN lantas meminta opini kepada BPKP mengenai perhitungan harga solar yang layak. Namun manajemen Pertamina mengklaim PLN tidak mematuhi rekomendasi tersebut. Sedangkan pihak PLN berpendapat bahwa harga baru tidak bisa disepakati karena belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Persetujuan ini dianggap penting karena pengadaan solar untuk pembangkit listrik masuk dalam skema subsidi. (Baca: Tanpa Solar, Listrik Sumut-Makassar Terancam)

AMOS SIMANUNGKALIT



Berita Terpopuler

Skandal Asusila Gubernur Riau yang Bikin Heboh
Isi Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa
Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB
Apa Tanggapan Sultan Yogya Soal Florence?













Advertising
Advertising

Berita terkait

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

14 hari lalu

Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.

Baca Selengkapnya

GM PLN UID Banten Operasikan 51 Unit SPKLU, Layani Arus Balik Jalur Mudik Tol Jakarta-Merak

15 hari lalu

GM PLN UID Banten Operasikan 51 Unit SPKLU, Layani Arus Balik Jalur Mudik Tol Jakarta-Merak

Di setiap lokasi rest area SPKLU terdapat posko siaga PLN yang dapat dimanfaatkan para pengguna mobil listrik untuk beristirahat dan menunggu pengisian baterai.

Baca Selengkapnya

Tersedia SPKLU PLN di Sumatra Bikin Nyaman Mudik dengan Kendaraan Listrik

15 hari lalu

Tersedia SPKLU PLN di Sumatra Bikin Nyaman Mudik dengan Kendaraan Listrik

Kehadiran fasilitas SPKLU menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini bagi kendaraan listrik

Baca Selengkapnya

PLN Siapkan SPKLU di Banyak Lokasi, Pemudik: Pakai Mobil Listrik Jadi Nyaman!

18 hari lalu

PLN Siapkan SPKLU di Banyak Lokasi, Pemudik: Pakai Mobil Listrik Jadi Nyaman!

PLN telah menyiagakan 1.299 unit SPKLU yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Khusus momen mudik tahun ini, PLN juga menyiagakan petugas yang berjaga 24 jam untuk membantu para pemudik

Baca Selengkapnya

Mudik Lebaran ke Bali dengan Mobil Listrik? Ini Titik-titik SPKLU di Pulau Dewata

23 hari lalu

Mudik Lebaran ke Bali dengan Mobil Listrik? Ini Titik-titik SPKLU di Pulau Dewata

PT PLN (Persero) telah menyiapkan 76 SPKLU di 30 lokasi di Bali untuk mendukung mobilitas kendaraan listrik selama periode Lebaran tahun 2024.

Baca Selengkapnya

PLN Siagakan 1.124 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk Mudik 2024

30 hari lalu

PLN Siagakan 1.124 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk Mudik 2024

PLN juga mengerahkan 3.504 pegawai yang akan stand by selama 24 jam nonstop di SPKLU.

Baca Selengkapnya

PLN Dukung Ketetapan Pemerintah: Tarif Listrik Tidak Naik

31 hari lalu

PLN Dukung Ketetapan Pemerintah: Tarif Listrik Tidak Naik

Berbagai upaya efisiensi dan digitalisasi yang telah dilakukan PLN menjadi kunci dalam mewujudkan komitmen ini.

Baca Selengkapnya

PLN Dukung Kepengurusan Forum Manajemen Risiko BUMN 2024-2027

31 hari lalu

PLN Dukung Kepengurusan Forum Manajemen Risiko BUMN 2024-2027

Kepengurusan Forum Manajemen Risiko dinilai proaktif. Memudahkan kolaborasi antara BUMN.

Baca Selengkapnya

PLN Energi Primer Indonesia Siapkan Gasifikasi Pembangkit di Sulawesi-Maluku

31 hari lalu

PLN Energi Primer Indonesia Siapkan Gasifikasi Pembangkit di Sulawesi-Maluku

Pengembangan program gasifikasi pembangkit turut melibatkan konsorsium.

Baca Selengkapnya

Ini 10 Perusahaan Terbesar di Indonesia, Pertamina Pertama

33 hari lalu

Ini 10 Perusahaan Terbesar di Indonesia, Pertamina Pertama

Pertamina menjadi perusahaan terbesar di Indonesia versi Majalah Fortune. Ini daftar 10 perusahaan raksasa di Indonesia.

Baca Selengkapnya