TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung meminta tim transisi bentukan presiden terpilih, Joko Widodo, untuk melakukan kajian secara matang perihal rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak yang selama ini kerap disuarakan oleh tim Jokowi. "Kasihan dampaknya terhadap orang-orang yang selama ini kehidupannya tidak mencukupi," ujar CT di Kementerian Perikanan dan Kelautan, Selasa, 2 September 2014.
Menurut dia, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan mayoritas harga komoditas, terutama produk pertanian dan perikanan. Padahal selama ini pelaku ekonomi di dua sektor tersebut didominasi oleh kalangan menengah ke bawah. Walhasil, kenaikan harga BBM berpotensi memutus mata pencahariannya. "Tentu mereka akan lebih susah lagi hidupnya." (Bisa: Peluang Naikkan BBM September 2014 dan Maret 2015)
CT mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini memang cukup sulit bagi pemerintah mendatang akibat tingginya beban subsidi BBM. Namun opsi rencana kenaikan minyak bukan merupakan hal yang paling utama. "Jangan selesaikan masalah satu dengan menciptakan masalah lain. Itu tidak baik," tutur pemilik PT Trans Retail Indonesia ini. (Baca: Mengapa PDIP Dulu Tolak Kenaikan Harga BBM).
Seperti diketahui, opsi kenaikan harga BBM menjadi prioritas pemerintah baru Jokowi-Jusuf Kalla. Keengganan pemerintah saat ini untuk menaikkan harga menyebabkan beban fiskal pemerintah mendatang semakin berat. Beberapa opsi kenaikan pun tengah disimulasikan, dari kenaikan sebesar Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter.
