TEMPO.CO, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Harry Azhar Aziz sepakat dengan wacana melepas kepemilikan saham pemerintah di PT Pertamina (Persero) dilanjutkan. Sebab, selama ini memang belum ada transparansi yang dilakukan oleh perusahaan pelat merah tersebut atas pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Saya dukung wacana diskusi secara khusus ke depan karena ada positifnya," kata Harry dalam diskusi bertajuk Bola Panas BBM, Sabtu, 30 Agustus 2014. (Baca: 8 BUMN Ini Disiapkan Dahlan untuk Go Public 2012)

Menurut Harry, dengan melepas saham kepada publik, kontrol terhadap Pertamina bisa dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk publik. "Ada cek-ricek dan diawasi oleh pemegang saham apakah soal minyak itu benar-benar pada posisi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak," ujarnya.

Harry mencontohkan, sejumlah badan usaha milik negara yang sudah go public seperti Garuda dan TVRI. Sekarang, pemerintah perlu memikirikan, apakah Pertamina juga menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang bisa dibagi kepemilikannya kepada publik. (Baca: Dahlan Janji BUMN Tak Lagi Jadi Sapi Perah Partai)

Dalam diskusi yang sama, anggota Komisi Energi DPR, Effendi Simbolon, menyarankan agar PT Pertamina dan PT PLN melantai di bursa. Alasannya, kedua badan usaha milik negara ini selama ini mendapatkan alokasi subsidi yang terbesar. "Bukan tidak mungkin Pertamina dan PLN di-go public-kan saja agar akses kontrol setiap warga lebih mudah," ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler:
Ajudan Nazar Akui Pernah Antarkan Uang buat Ibas
Ini Ulah Pertama Balotelli di Liverpool
Warga Kutai Diterkam Buaya
Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung
Lama Tak Bertemu, Machfud: Anas Terkencing-kencing