Alat pencatat online dengan media smartphone yang terkoneksi langsung dengan mesin cetak ini untuk menanggulangi penyimpangan dalam pengelolaan pajak parkir di Jakarta.TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.
TEMPO.CO, Jakarta - Tim ekonomi presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hendrawan Supratikno, mengatakan untuk menaikkan pendapatan negara, maka akan diberlakukan sistem elektronik. Sistem tersebut akan diletakkan dalam penerimaan pajak setiap belanja negara.
Menurut Hendrawan, hal yang akan lebih dahulu dikerjakan adalah penerapan pajak online. "Kalau itu berjalan, penerimaan akan naik," ujar dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. Saat ini, menurut dia, masih banyak kebocoran dalam penerimaan pajak, misalnya pajak hotel. (Baca: Chairul Tanjung: RAPBN 2015 Tak Akan Bebani Jokowi)
Sistem pajak online tersebut akan dilakukan secara desentralisasi. Walau memakan waktu lama, Hendrawan optimistis sistem tersebut akan berjalan.
Selain itu, untuk menghemat biaya belanja negara, maka akan dipilih cara yang paling efisien. Misalnya, konversi PLN dengan menggunakan bahan bakar dari gas atau batubara. "Itu akan menghemat Rp 70 triliun," ujar Hendrawan. (Baca: Bertemu di Bali, Jokowi dan SBY Bahas APBN)
Pada kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menyarankan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu menggunakan sistem e-procurement. Sistem ini diyakini bisa mengefisiensikan pengeluaran negara dari berbagai kebocoran.
