TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ingin presiden terpilih Joko Widodo menaikkan harga BBM pada pekan-pekan pertama setelah dilantik. Dia mengatakan kenaikan harga BBM tahun ini untuk menghindari beban fiskal yang ditanggung pada tahun depan. (Baca: Gubernur BI: Reformasi Fiskal Mendesak)
"Bisa dinaikkan di Oktober setelah dilantik, biar tenang di tahun depan," ujarnya saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kamis, 28 Agustus 2014.
Dia menjelaskan, secara konstitusi, Jokowi dapat langsung menaikkan harga BBM bersubsidi. Undang-undang, tutur dia, menyebutkan pemerintah dapat menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR. Menurut dia, kalau BBM bersubsidi tidak dinaikkan tahun ini, beban fiskal akan jebol di tahun berikutnya. (Baca: Kenaikan BBM Ditunda, Rupiah Menguat)
Menurut Sofjan, pengusaha sejak lama mendukung kebijakan kenaikan harga BBM agar dunia usaha mengalami kepastian. Selama ini, kata dia, kurangnya bangunan infrastruktur, melemahnya nilai tukar rupiah, dan defisit anggaran disebabkan oleh alokasi subsidi BBM.
"Kalau BBM dinaikkan, bunga exchange rate, defisit kita pasti langsung membaik," ujarnya. (Baca: Pasar Properti Diprediksi Kembali Bergairah )
Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri menuturkan Joko Widodo bisa menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa seizin DPR. "Tidak ada pasal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 yang mengharuskan pemerintah meminta izin DPR ketika akan menaikkan harga BBM bersubsidi," kata Chatib. (Baca: Chatib: Naikkan BBM, Jokowi Tak Perlu Izin DPR)
Menurut Chatib, pemerintah diizinkan mengubah anggaran subsidi minyak mentah dan kurs. "Perubahan itu hanya anggaran, bukan volume," ujar Chatib.
Kelangkaan BBM bersubsidi terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kelangkaan ini merebak karena PT Pertamina memangkas kuota penyaluran BBM ke SPBU sejak 18 Agustus 2014.
ALI HIDAYAT
Berita terpopuler:
M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM
Ditolak SBY, Jokowi Siap Naikkan Harga BBM
Pelarangan Premium di Jalan Tol seperti Efek Balon
Berita terkait
Terpopuler: Prabowo-Gibran Diharap Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Tanggal Pendaftaran CPNS 2024
10 hari lalu
Berita terpopuler: Prabowo-Gibran diharap bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik, pendaftaran CPNS 2024 dibuka.
Baca SelengkapnyaApindo Sebut Keputusan MK dalam Sengketa Pilpres Berdampak Positif bagi Investasi dan Dunia Usaha
11 hari lalu
Asosiasi Pangusaha Indonesia atau Apindo merespons soal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan dalam sengketa Pilpres.
Baca SelengkapnyaNilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
11 hari lalu
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Baca SelengkapnyaKurs Rupiah Kian Jeblok ke 16.117 per USD, Bos Apindo Minta BI Segera Intervensi
20 hari lalu
Pemerintah, khususnya BI, Kementerian Keuangan dan OJK diminta untuk segera melakukan sejumlah langkah intervensi agar mencegah rupiah kian jeblok.
Baca SelengkapnyaApindo Beri Catatan Atas Kebijakan WFH bagi ASN Guna Urai Kepadatan saat Arus Balik Lebaran
20 hari lalu
Apindo menyatakan WFH cenderung menciptakan penurunan produktivitas ekonomi nasional secara agregat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin
22 hari lalu
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.
Baca SelengkapnyaPengusaha Beri Masukan Peta Perekonomian ke Prabowo, Apa Isinya?
23 hari lalu
Kalangan pengusaha di Apindo memberi masukan berupa peta perekonomian kepada pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden-Wapres Terpilih, Apindo: Uncertainty, Wait and See Masih Terus Ada
43 hari lalu
Ketua Apindo menanggapi pengumuman KPU soal Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wapres terpilih pemenang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaApindo Dukung Pembatasan Barang Bawaan Impor, Sesuai Keinginan Industri
46 hari lalu
Pembataan barang bawaan impor berlaku sejak 10 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
53 hari lalu
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca Selengkapnya