Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengacungkan tiga jari saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam Konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan akan mewariskan beberapa proyek Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia yang dicanangkan (MP3EI) sejak 2011. Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Luky Eko mengatakan nama MP3EI yang telah melekat itu bisa diubah sesuai dengan kabinet bentukan Jokowi.
"Ini bukan proyek turunan, tapi warisan. Untuk namanya, nanti tergantung pemerintah yang akan datang," kata Luky saat ditemui di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2014.
Menjelang masa pergantian kepemimpinan, saat ini pemerintah mengupayakan penyelesaian beberapa proyek yang masuk dalam kuartal ke III. Total ada 132 proyek yang dikerjalan dalam kurun waktu Juli hingga Desember 2014. Menurut Luky, proyek percepatan dilakukan setidaknya hingga tahap ground breaking agar pemerintah baru tinggal melanjutkan proyek tersebut. (Baca:RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)
Luky mengatakan jika pengerjaan proyek masih berada pada tahap perizinan dan pembebasan lahan, tugas pemerintahan selanjutnya akan cukup terbebani oleh penyesuaian undang-undang.
Sejak dicanangkan tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 382 proyek yang terdiri atas 208 proyek infrastruktur dan 174 sektor riil dengan nilai Rp 854 triliun. Melalui proyek ini, Presiden SBY berharap bakal muncul lebih banyak lagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. (Baca:SBY Banggakan Realisasi MP3EI )
Sebelumnya, Presiden SBY mengakui masih banyak tantangan dalam bidang infrastruktur di masa mendatang. Di antaranya berhentinya proyek infrastruktur karena alasan politik, birokrasi, atau logistik.
