Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim merekomendasikan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan 2015. Meski baru akan diajukan dalam RAPBNP 2015, ia mengatakan, pembahasan bersama antara Tim Transisi presiden terpilih Joko Widodo dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dilakukan sejak saat ini. "Namanya juga peralihan," kata Emil di Bank Indonesia, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: Bappenas Ketemu Tim Transisi, Soal BBM Tak Dibahas)
Ia mengatakan penyusunan RAPBN 2015 memang dilakukan oleh pemerintahan SBY. Namun pelaksana anggaran belanja tersebut adalah presiden terpilih Joko Widodo. Karena itu, kata Emil, penetapan anggaran belanja 2015 harus disertai dengan pembahasan intensif di antara dua pemerintahan tersebut. (Baca: Jero : SBY Tunggu Presiden Baru Naikkan HargaBBM)
Pengamat ekonomi Said Didu sebelumnya mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus dinaikkan saat ini. Agar tak terkesan saling mengorbankan, keputusan tersebut seharusnya dilakukan bersama antara pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Jokowi Akan Temui SBY Bahas Kenaikan BBM)
Tahun ini, menurut Said, seharusnya harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan setidaknya sekitar Rp 8.000 per liter. "Kenaikan sebesar itu mampu menghemat anggaran sebesar Rp 40 triliun," katanya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat pekan lalu, 22 Agustus 2014.
Kenaikan harga juga harus dilakukan tahun depan. "Bisa dinaikkan Rp 1.000 secara bertahap, tapi pembatasan juga harus diperketat," ujarnya.
