Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif Cicip Sutardjo. Tempo/Pribadi Wicaksono
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo sangat menyetujui usul pembentukan kementerian koordinator kelautan. "Sebab, jika tidak mempunyai satu alur garis komando akan sulit," ujarnya di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2014. (Baca:Bahas Kabinet, Jokowi Bakal Bertemu Ketua Umum )
Menurut Sharif, jika tidak ada alur komando, kementerian-kementerian yang memiliki kepentingan di laut akan sulit dikoordinasi. "Koordinasi kementerian terkait tidak bisa dilakukan kalau yang mengatur sesama menteri. Makanya menko kelautan diperlukan," kata menteri dari Partai Golkar ini.
Sharif mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Kelautan yang saat ini sudah berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Sharif, selama ini kegiatan yang menyangkut sektor kelautan diatur dalam 23 undang-undang sektoral dari 14 kementerian/lembaga RI. Namun tidak ada undang-undang yang mengintegrasikan peraturan tersebut sehingga terkesan tumpang-tindih.
Dengan adanya RUU tersebut, semua kegiatan di laut dari semua sektor tak akan tumpang-tindih. "Mesti ada orang yang bisa mengkoordinasi RUU tentang kelautan tadi (menteri koordinator)," ujar Sharif. (Baca:PKB Rekomendasikan Green Book ke Jokowi-Kalla )
Sharif menilai pembentukan kementerian koordinator kelautan lebih sesuai ketimbang kementerian maritim, yang juga diusulkan. Menurut Sharif, Indonesia masih belum bisa disebut sebagai negara maritim, sehingga lebih pas jika kementerian baru ini dinamai kementerian koordinasi kelatuan. "Kalau negara maritim itu kontribusi sektor kelautan ke pendapatan negara sampai 40-50 persen. Nah, sumbangan kelautan kita ke PDB masih belasan persen," kata juru kampanye Partai Golkar itu.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yudi Prayanto, sempat mengusulkan pembentukan kementerian koordinasi kelautan kepada pemerintahan mendatang. Kementerian ini diharapkan dapat mempercepat implementasi pembangunan kelautan dan perikanan. (Baca:Roy Minta Jokowi Cari Menpora Brondong)
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
13 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
