TEMPO.CO, Bandung - Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pemerintah provinsi tengah menyiapkan surat gubernur tentang penunjukkan PT Jabar Monorel sebagai Badan Usaha Perkeretapaian pengelola monorel Bandung Raya. "Kami sedang merancang suratnya," kata dia di Bandung, Senin, 25 Agustus 2014.
PT Jabar Monorel itu merupakan joint venture yang dibentuk bersama oleh PT Jasa Sarana, Badan Usaha Milik Daerah yang saham mayoritasnya punya pemerintah provinsi, bersama PT Sarana Infrastruktur Indonesia, anak perusahaan Panghegar Grup, yang bekerja sama dengan China National Machinery Import & Export Corporation (CMC), perusahaan negara milik pemerintah Tiongkok. Badan usaha kongsian ketiganya ini berbentuk perusahaan terbuka, yang saat ini tengah dalam proses pendaftaran badan hukumnya pada Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Iwa, jika sudah resmi terbentuk, pemerintah provinsi akan meneken perjanjian kerja sama dengan PT Jabar Monorel yang akan mengelola, sekaligus membangun proyek monorel Bandung Raya itu. Soal modal pembangunan monorel itu, diserahkan pada 'joint venture' itu. "Silahkan joint venture itu mencari dari lembaga finansial lainnya," kata dia.
Iwa mengatakan saat ini pemerintah Jawa Barat juga tengah menyiapkan rekomendasi 5 trase monorel Bandung Raya. "Kami sedang menyusun draf rekomendasi pada Kementerian Perhubungan untuk mendapat rekomendasi terkait trase," kata dia. Menurut dia, trase pertama monorel itu sudah dipastikan bakal menempuh rute Terminal Leuwipanjang, Gedebage, Jatinangor, lalu Tanjung Sari. "Seluruhnya 28,9 kilometer," kata Iwa.
Presiden Direktur PT Panghegar Grup Cecep Rukmana mengatakan pendaftaraan pembentukan joint venture bersama tahap pertama untuk pembentukan PT Jabar Monorel itu antara PT Jasa Sarana dengan PT Sarana Infrastruktur. "Dalam sebulan ini PT CMC akan masuk," kata dia.
Menurut Cecep, mayoritas saham dipegang oleh PT Jasa Sarana. Sementara PT Sarana Infrastruktur Indonesia mendapat porsi 30 persen. Dia mengaku porsi saham untuk CMC masih dibahas. "Belum ada kepastian berape persennya, masih negosiasi," kata dia.
AHMAD FIKRI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Istri Wakil Wali Kota Antre Bensin Eceran di Tegal
Tim Jokowi-JK Susun Tiga Opsi Kabinet
Dewan Pendidikan Kritik Kurikulum 2013 yang Amburadul
Pengganti Busyro, KPK Setuju Nama Ini
Pemain Bola Tewas Setelah Ditimpuk Penonton
