Golkar Setuju Pengalihan Subsidi BBM  

Minggu, 24 Agustus 2014 08:20 WIB

Kenaikan Harga BBM Sarat Misi Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Ahmadi Noor Supit mengatakan partainya mendukung pemangkasan subsidi bahan bakar minyak demi Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang lebih sehat. Ia membenarkan, supaya kebutuhan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan penanggulangan kemiskinan terpenuhi, subsidi BBM harus dialihkan menjadi subsidi orang. (Baca: Kenaikan Harga BBM Diusulkan Satu Tahap)

"Subsidi barang memang harus dievaluasi karena tak sampai pada masyarakat miskin," kata Ahmadi saat dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014.

Ahmadi memperkirakan, segera setelah subsidi BBM itu dialihkan, gejolak masyarakat tak mungkin dihindari. Namun, kata dia, gejolak ini bisa ditekan dengan transparansi dari presiden. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

Selain itu, masyarakat harus dapat merasakan betul manfaat dari pengalihan subsidi ini. "Sebanyak 60 persen infrastruktur di kabupaten rusak total. Pengalihan dana subsidi bisa digunakan untuk membenahi ini," kata Ahmadi. Dengan demikian, dia melanjutkan, masyarakat miskin dapat merasakan pengalihan tersebut.

Menurut Ahmadi, pada tahun 2015, idealnya tak ada lagi subsidi barang. Namun pengalihan sepenuhnya pada subsidi orang dapat dilakukan secara bertahap. Untuk anggaran 2015, kata Ahmadi, pemerintah mengajukan kuota BBM bersubsidi sebanyak 48 juta kiloliter. "Kalau harga per liter dinaikkan Rp 2.000 saja, anggaran Rp 96 triliun bisa dialihkan ke yang lain," katanya.

Untuk membahas perubahan pada RAPBN 2015 ini dengan tim ekonomi presiden terpilih Joko Widodo, kata dia, belum ada arahan resmi dari Partai Golkar. "Tapi pada prinsipnya kami membuka diri selama itu untuk kepentingan rakyat," ujarnya. (Baca: Relawan Minta Jokowi Batalkan Opsi Kenaikan BBM)

Koalisi tempat partainya bergabung, kata dia, memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintah, bukan oposisi. "Jadi, kalau pemerintah tak memihak rakyat, ya, kami kritik. Kalau programnya untuk rakyat, ya, enggak mungkin kami lawan, dong," ujar Ahmadi.

TRI ARTINING PUTRI




Terpopuler:
Prabowo Terus Menggugat, Siapa Paling Diuntungkan?
Prabowo Curhat di Facebook, Hatta di Twitter
Jokowi Dikawal 37 Paspampres, 7 Mobil, dan 3 Motor
Ahok Akan Ajukan Dua Nama Calon Wakil Gubernur

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

9 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

13 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

17 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

19 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya