Ekspresi karyawan SPBU jalan tol saat berunjukrasa di depan kantor BPH Migas, Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, 13 Agustus 2014. Mereka khawatir penurunan penjualan BBM di jalan tol mengakibatkan PHK bagi mereka. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyarankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mencabut subsidi bahan bakar minyak BBM sebelum masa kerjanya berakhir. "Jangan meninggalkan bom waktu. Pemerintah sekarang, kan, tidak perlu popularitas lagi, tidak perlu mikir dipilih lagi. Sekarang bisa lakukan itu," katanya saat ditemui di gedung Kementerian Perdagangan, Rabu, 20 Agustus 2014.
Suryo mengatakan, jika subsidi belum dicabut, keuangan negara akan semakin parah. Dia mengatakan pemerintah tidak perlu takut inflasi akibat mencabut subsidi BBM.
"Pilihannya akan semakin parah (jika tidak dicabut). Lebih baik ambil risiko itu. Ini seperti penyakit kanker. Masak, kanker dokternya motong dikit saja, ya, wasalam pasiennya," katanya. "Lebih baik diambil semua, sakitnya sama." (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)
Dia menuturkan, jika permasalahan subsidi dapat diselesaikan, masalah ekonomi terbesar akan selesai. Dengan demikan, dana subsidi dapat dialihkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi Indonesia. Dia menilai dana subsidi BBM sebesar Rp 400 triliun dapat digunakan untuk menggenjot infrastruktur dan sarana pendidikan serta memperkuat pembangunan daerah.
Jika dana subsidi BBM dialihkan untuk pembangunan daerah, Suryo mengimbuhkan, pemerintah dapat banyak menciptakan lapangan kerja. Selain itu, bank pembangunan daerah yang membutuhkan banyak modal juga mendapat tambahan dana untuk membiayai usaha kecil menengah yang tersebar di daerah. (Baca: Pemerintahan Jokowi Tetap Akan Hapus Subsidi Solar)
