Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Dibilang Tak Populis

Kamis, 21 Agustus 2014 05:39 WIB

Joko Widodo atau Jokowi. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Joko Widodo, tak akan gentar bila dinilai tak populis atau tak berpihak kepada rakyat kecil saat akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Sudah terpilih kan? Jadi enggak perlu kampanye lagi," kata Deputi Rumah Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, saat ditemui di Rumah Transisi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014.

Menurut Andi, logikanya, jika Jokowi menaikkan harga BBM, tentu sudah ada pertimbangan dan persiapan sebelumnya. "Tentu sudah dipikirkan caranya. Kalau mau menaikkan BBM misalnya di bulan empat (April), di bulan 1-3 (Januari-Maret) sudah disiapkan alokasi khusus untuk kelompok rentan yang membutuhkan," ujar dia. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)

Kali ini, menurut Andi, sudah saatnya Jokowi mulai memenuhi janji-janji saat kampanye. "Paling kalau ditanya takut enggak populis lagi, Jokowi bakal bilang bukan kampanye lagi," kata Andi.

Sebelumnya, Jokowi menilai kebijakan kenaikan harga BBM harus tegas. Menurut dia, kenaikan harga harus berlaku menyeluruh, tidak hanya di lokasi tertentu. Gubernur DKI Jakarta ini menilai kebijakan saat ini hanya memindahkan masalah, bukan memberi solusi. (Baca: Ujian Pertama Jokowi Ada pada Akhir 2014 )

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM harus memiliki kalkulasi atau perhitungan, baik di bidang ekonomi, politis, maupun sosial. Beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku belum memiliki kalkukasi untuk menaikkan harga BBM. Namun, ia sempat menegaskan, penaikan harga BBM harus melihat nilai efisiensinya.

AISHA SHAIDRA



Terpopuler:

Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat
Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo
Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?
Dokumen Kesimpulan Prabowo Tebalnya 5.000 Lembar
Jokowi Ingin Makan Kerupuk, Pengawal Melarang

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

6 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

9 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

13 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

16 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya