Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Efektif  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 11 Agustus 2014 06:33 WIB

Seorang petugas mengatur pelanggan saat mengisi BBM SPBU km 14 Tol Jakarta-Tangerang , Banten (6/8). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengklaim konsumsi BBM nonsubsidi terus meningkat setelah ada pembatasan penjualan BBM subsidi. Peningkatan konsumsi itu terjadi mulai dari jenis Pertamax sampai Pertamina Dex.

"Di jalur tol, dalam keadaan biasa penjualan Pertamax cuma 50 kiloliter per hari. Sekarang sudah 150 kiloliter per hari," kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat dihubungi, Minggu, 10 Agustus 2014.

Peningkatan juga diklaim terjadi untuk penjualan Pertamina Dex selaku pengganti solar subsidi. Sebelum solar subsidi dicabut di wilayah Jakarta Pusat, konsumsi Pertamina Dex hanya 1 kiloliter per hari. "Sekarang jadi 7 kiloliter per hari," kata Hasyim. Sejak 1 Agustus 2014 lalu, BPH Migas menghapus peredaran solar di Jakarta Pusat. Pada 6 Agustus, giliran Premium yang dihapus di jalur tol.

Hasyim mengaku terkejut dengan peningkatan penjualan BBM nonsubsidi di Jakarta Pusat dan jalur tol itu. Dengan angka-angka itu, kata Hasyim, posisis Premium dan solar diklaim sudah mulai tergantikan. "Sementara kami belum bisa evaluasi karena baru seminggu, tapi trennya seperti itu," kata Hasyim.

Menurut Hasyim, dampak postif pembatasan BBM subsidi tak hanya terjadi di Jakarta Pusat dan jalur tol. Beberapa wilayah yang telah menunjukkan tren bagus juga terjadi di Sumatra. Di wilayah Sumatra bagian utara, misalnya, kata Hasyim, konsumsi solar sejak 4 Agustus 2014 menurun sampai 9-10 persen. Sementara di wilayah Sumatra bagian selatan mengalami penurunan 5-6 persen.

Penurunan konsumsi solar itu berbanding lurus dengan meningkatnya angka penjualan Pertamina Dex. Di Sumatra bagian utara penjualan Pertamina Dex meningkat 10 persen. "Sementara di Sumatra bagian selatan naik 10 persen lebih sedikit," katanya.

Sejak 4 Agustus 2014 lalu, BPH Migas melarang solar dijual di luar pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Pelarangan itu berlaku untuk kawasan industri, perkebunan, pertambangan, dan sekitar pelabuhan di Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Hasyim mengaku belum sempat menghitung secara rinci berapa penurunan konsumsi solar akibat pembatasan waktu penjualan tersebut.

Hasyim mengklaim, kendati sempat membuat panik publik, pembatasan distribusi solar dan Premium itu tak mengalami kendala berarti. Publik, kata Hasyim, disebut hanya masih menyesuaikan diri terhadap pembatasan BBM subsidi. "Sekarang masih meraba-raba," kata Hasyim.

Hasyim juga membantah penghapusan Premium di tol dan solar di Jakarta Pusat akan membuat konsumsi Premium dan solar di SPBU sekitaran dua wilayah itu melonjak drastis. Peningkatan konsumsi solar dan Premium, kata Hasyim, memang terjadi tapi tak resiprokal. "Katakanlah konsumsi solar di Jakarta Pusat sebelumnya 60 ton per hari. Lalu setelah pembatasan ini, apakah konsumsi SPBU di luar wilayah itu meningkat 60 ton per hari? Kan, tidak seperti itu."

KHAIRUL ANAM

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Jokowi Angkat Hendropriyono sebagai Penasihat
Ini Penyebab Muncul Fenomena Jilboobs
Ical Tak Akan Maju Lagi Jadi Ketum Golkar

Berita terkait

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

23 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

47 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

47 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

11 Februari 2024

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.

Baca Selengkapnya

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.

Baca Selengkapnya