Petugas SPBU usai mengisi bahan bakar jenis solar pada sebuah kendaraan di kawasan Kuningan, Jakarta, 31 Juli 2014. Mulai 1 Agustus 2014, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan berbagai usulan yang dilayangkan masyarakat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap bukan pilihan yang tepat untuk saat ini. Ia menilai pembatasan konsumsi BBM bersubsidi lebih efektif untuk mengontrol penggunaan BBM subsidi hingga akhir tahun. (Baca: Dibatasi, Jero Wacik Bantah BBM Langka)
"Usulan boleh saja, tapi kenyataannya tidak semudah itu. Kami tetap berfokus membatasi konsumsi BBM bersubsidi 46 juta kiloliter sampai akhir tahun," ujar Susilo di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2014. (Baca juga: Pengusaha Lebih Memilih Harga BBM Dinaikkan)
Menurut dia, pembatasan ini juga beralasan akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tinggal beberapa bulan lagi. Pemerintah tidak memiliki pertimbangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat dan lebih memilih pengendalian target penggunaan. (Baca: Jokowi: Kenaikan Harga BBM Harus Tegas)
Adapun untuk kuota volume BBM bersubsidi tahun depan, Susilo menganggap pemerintah perlu merancang cadangan strategis. Pembangunan fasilitas penimbunan dan infrastruktur lain harus dikerjakan bekerja sama dengan swasta karena pemerintah dirasa tidak cukup untuk menanggung biaya sendiri.
Sebelumnya Menteri ESDM Jero Wacik sempat mengatakan pemerintah melakukan pengendalian BBM bersubsidi karena stok solar bersubsidi diprediksi habis pada akhir November, dan Premium subsidi habis pada pertengahan Desember. Hingga semester pertama tahun ini, konsumsi BBM subsidi dinyatakan telah mencapai 22,9 juta kiloliter. "Data kami, konsumsi minyak di semester kedua lebih tinggi," kata Jero.
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
6 Februari 2023
Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.
