SPBU Perkebunan Tak Masuk Daftar Pembatasan Solar  

Senin, 4 Agustus 2014 18:21 WIB

Petugas SPBU usai mengisi bahan bakar jenis solar pada sebuah kendaraan di kawasan Kuningan, Jakarta, 31 Juli 2014. Mulai 1 Agustus 2014, penjualan BBM subsidi jenis solar di SPBU hanya dilakukan pada pukul 08.00-18.00. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Medan - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta 42 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan pembatasan penjualan solar bersubsidi terhitung mulai Senin, 4 Agustus 2014. Ke-42 SPBU itu hanya akan menjual solar bersubdisi pada pukul 08.00-18.00. Setelah itu, SPBU diwajibkan hanya menjual solar nonsubsidi dengan harga Rp 13.300 per liter. (Baca: Selain Jakarta, Solar Juga Dilarang di Empat Pulau)

Namun, dari daftar 42 SPBU yang diterima Tempo dari Pertamina Sumatera Utara, SPBU di area Pelabuhan Belawan Medan yang paling banyak terkena pembatasan penjualan solar bersubsidi pada jam tertentu. Adapun SPBU di daerah yang terkenal dengan perkebunan kelapa sawitnya, seperti Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan, justru tidak masuk dalam daftar. (Baca: Jelang Pembatasan BBM, Pertamina Libatkan Polisi )

Satu-satunya SPBU di daerah perkebunan kelapa sawit yang harus membatasi pembelian solar bersubsidi adalah SPBU 14.227330 di Desa Pasir Jes, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Padahal BPH Migas menerapkan aturan pembatasan pembelian solar bersubsidi untuk menekan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi pada malam hari.

External Relation Marketing Operation Region I PT Pertamina, Fitri Erika, mengatakan Pertamina memasukkan 26 dari 42 daftar SPBU yang membatasi penjualan solar bersubsidi." Mengenai SPBU di kawasan perkebunan, Pertamina akan menyusun kembali," kata Fitri kepada Tempo. Meski begitu, Fitri mengakui daerah yang sering mengalami penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah daerah mulut tambang, perkebunan, dan industri. (Baca: Pengelola SPBU Pilih Harga Solar Subsidi Dinaikkan

Saat Tempo menanyakan mekanisme pengawasan penjualan solar bersubdisi di wilayah perkebunan, Pertamina belum bisa memberi penjelasan. "Belum," jawab Fitri singkat.

BPH Migas memberlakukan kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi dengan melarang penjualan solar bersubsidi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, mulai hari ini. Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, mengatakan daerah yang sering mengalami penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah daerah mulut tambang, perkebunan, dan industri.



SAHAT SIMATUPANG




Terpopuler
ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN

Berita terkait

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

24 hari lalu

BPH Migas: Ketahanan Stok BBM Selama Periode Posko Ramadan dan Idul Fitri 2024 Aman

BPH Migas menyebut ketahanan stok BBM (gasoline, kerosine, avtur) selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2024 dalam kondisi aman.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

48 hari lalu

Revisi Perpres 191 Segera Rampung, BBM Subsidi Hanya untuk Kendaraan Pengangkut Bahan Pokok dan Angkutan Umum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

48 hari lalu

Soal Revisi Perpres Pembatasan Pembelian Pertalite, BPH Migas: Kita Tunggu

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengaku belum tahu kapan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 akan terbit.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

26 Februari 2024

BPH Migas Revisi Aturan Sub Penyalur BBM Subsidi

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tengah merevisi aturan penyaluran BBM subsidi.

Baca Selengkapnya

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

11 Februari 2024

Kilang Balikpapan Mau Perawatan Besar, BPH Migas Minta Kilang Cilacap Siap Backup

BPH Migas meminta Pertamina menyiapkan Kilang Cilacap mem-back-up pasokan BBM di tengah rencana shut down Kilang Balikpapan.

Baca Selengkapnya

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

28 Januari 2024

Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas Minta Badan Usaha Jaga Stok BBM Termasuk Avtur

Jelang Ramadan dan Idul Fitri, BPH Migas imbau badan usaha jaga stok BBM jenis Avtur atau Jet A-1.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

15 Januari 2024

Kementerian ESDM Realisasikan BBM Satu Harga sebanyak 512 Titik hingga 2023

Kementerian ESDM masih punya pekerjaan rumah alias PR untuk merealisasikan bahan bakar minyak atau BBM satu harga.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

13 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Pasokan Energi Aman Menjelang Pencoblosan Pemilu 2024

BPH Migas memastikan pasokan energi yakni BBM dan LPG dalam kondisi aman menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

9 Januari 2024

Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM Selama Nataru 2023 Aman Meski Ada Bencana Alam

Laporan Kepala BPH Migas terkait evaluasi pelaksanaan dan penutupan Posko Nataru 2023/2024 dalam sektor BBM.

Baca Selengkapnya

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

9 Januari 2024

BPH Migas Sebut Stok LPG Selama Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Aman, Naik Dibandingkan Nataru Sebelumnya

Laporan BPH Migas terkait pelaksanaan penyaluran dan pemantauan stok LPG saat periode Nataru 2023/2024.

Baca Selengkapnya