TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan ada tiga perusahaan tambang peserta renegosiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang sudah menyetorkan uang jaminan kepada pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk keseriusan mereka untuk membangun instalasi pemurnian mineral atau smelter.

"Kalau tidak salah, satu perusahaan sudah bayar US$ 115 juta, berarti Rp 1,3 triliun. Uang diberikan sebagai jaminan kesungguhan," ujarnya dalam acara halalbihalal di kantornya, Senin, 4 Agustus 2014.

Menurut Chatib, pemerintah meminta uang jaminan untuk menilai sejauh mana keseriusan perusahaan dalam membangun fasilitas smelter. Pemerintah, ujar dia, telah menurunkan angka bea keluar dari sebelumnya 25 persen menjadi 7,5 persen.

"Adanya bea keluar tinggi, biar dia bikin smelter. Kalau sudah ada smelter, berarti bea keluarnya bisa diturunkan," ujarnya. (Baca:Chairul Tanjung: Freeport Hanya Tinggal Ekspor)

Chatib menjabarkan perusahaan yang telah menyatakan siap membangun smelter dan dibuktikan dengan penyetoran uang jaminan akan mendapat keringanan bea keluar, yaitu hanya 7,5 persen. Jika pembangunan smelter sudah mencapai 30 persen, bea keluarnya hanya 5 persen.

Terakhir, bea keluar hingga 0 persen bakal diberikan kepada perusahaan yang telah menginvestasikan modal pembangunan smelter-nya lebih dari 30 persen. "Sebab, kalau perusahaan sudah taruh investasinya 30 persen, enggak mungkin dia berhenti," kata Chatib. (Baca: Pemerintah dan Freeport Sepakati Empat Poin)

Saat ditanya perusahaan mana saja yang sudah bayar uang jaminan, termasuk dari KK atau PKP2B, Chatib meminta hal tersebut ditanyakan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Tanya ke ESDM karena dia yang mengurus perusahaannya," ujarnya.

Chatib menegaskan pemberian batasan bea keluar tidak ada unsur politik atau kepentingan apa pun. Hal tersebut dimaksudkan agar semua perusahaan melaksanakan kewajiban, yakni membangun instalasi pemurnian mineral atau smelter. "Masak, dia udah bangun smelter, terus dikenain itu juga," katanya.

Menteri Chatib berharap, seiring dengan banyaknya perusahaan yang membangun smelter, maka proses hilirisasi industri di Indonesia bakal segera terwujud. "Jalan itu dimulai dari barang mentah. Kemudian, dia merasa perlu proses, dia investasi. Di sini, proses itu enggak dilakuin, diekspor aja terus-terusan," ujarnya. (Baca: Habis 2021, Kontrak Freeport Berubah Jadi IUPK)

JAYADI SUPRIADIN

Terpopuler
ISIS Hancurkan Makam Nabi Yunus, Ini Alasannya
Sekjen PBB Frustasi Hadapi Israel-Hamas
Pendukung ISIS Menyebar di Negara ASEAN