TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi publik dari Universitas Atma Jaya, Djoko Setijowarno, mengatakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuka peluang bagi pengusaha untuk mengoptimalkan akses sarana transportasi double track (jalur ganda) kereta. "Sangat memungkinkan asal pajaknya dihilangkan," ujarnya kepada Tempo, Ahad, 3 Agustus 2014.
Menurut Djoko, pembatasan BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah tidaklah tepat karena berpotensi mengganggu proses distribusi logistik. Dengan kenaikan itu, harga sejumlah komoditas diprediksi bakal naik. "Cara yang dianggap efektif: naikkan harga BBM," ujarnya. Saat ini sekitar 93 persen BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi, sementara kendaraan umum dan barang hanya 7 persen.
Untuk menekan naiknya biaya distribusi logistik, ia menyarankan para pengusaha untuk menggunakan jalur kereta. Sebab, selain faktor waktu dan biaya yang dianggap lebih murah, keunggulan lainnya yakni bisa mengurangi beban arus transportasi jalan raya. "Itu solusi paling mungkin saat ini jika tidak ingin membebani ongkos kirim," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan kelengkapan sarana jalur ganda kereta mesti dikebut pemerintah. Saat ini jalur penghubung Jakarta-Surabaya tersebut belum terpasang semuanya. "Jika terpasang semua, bisa jadi solusi singkat."
Natsir berharap, dengan adanya pembatasan tersebut, pemerintah bisa mengalihkan besaran subsidi BBM untuk memperbaiki sejumlah infrastuktur saat ini. "Bisa dialihkan ke pembangunan pelabuhan kecil agar bisa dibantu (distribusi) juga lewat laut," ujar Direktur Utama PT Indosmelt ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan terbangunnya jalur double track membuka akses terjadinya konversi angkutan sejumlah logistik dari jalur jalan raya yang selama ini menggunakan mobil menuju kereta. "Rel kereta ini relatif tidak ada hambatannya," tuturnya.
