TEMPO.CO, Jakarta: Pengusaha angkutan umum Metro Mini, Azaz Tigor Nainggolan, menilai rencana pemerintah untuk melarang penjualan solar subsidi di wilayah Jakarta Pusat konyol. Sebab, kebijakan tersebut malah dapat menimbulkan pelanggaran baru dengan mencari solar subsidi di wilayah lain.
"Itu bukan lagi kebijakan pengendalian karena pasti banyak bocornya apalagi hanya di Jakarta Pusat, kan ada SPBU di daerah perbatasan misalnya di Pramuka, perbatasan Jakarta Pusat dengan Jakarta Timur," kata Tigor saat dihubungi, Kamis, 31 Juli 2014. (Baca: Solar Dibatasi, Organda Surati BPH Migas)
Selain itu, kebijakan pemerintah ini cenderung berpotensi menimbulkan penumpukan di SPBU-SPBU yang masih menjual solar subsidi. Sebab, banyak SPBU yang letaknya berbatasan dengan Jakarta Pusat. "Misalkan saya, nanti armada saya, paling saya suruh beli di SPBU Jalan Pramuka yang sudah masuk wilayah Jakarta Timur," ujarnya.
Menurut dia, jika pemerintah berniat mengendalikan konsumsi solar subsidi, semestinya dilakukan secara merata di seluruh wilayah Jakarta. Namun, pengetatan itu sebaiknya diprioritaskan bagi para pengguna kendaraan pribadi yang notabene memiliki daya beli yang besar. "Kalau angkutan umum juga ya artinya enggak ada keberpihakan, ini ibaratnya kebijakan malas," ujarnya.
Alternatif lainnya, kata dia, pemerintah langsung saja menerapkan harga jual solar berdasarkan harga keekonomiannya. Penghematannya kemudian dialihkan untuk subsidi pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor transportasi. (Baca: Jokowi Prioritaskan Berantas Mafia Migas)
