Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono (kiri), dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan (kanan) berbincang dengan nelayan saat mengunjungi stasiun pengisian bahan bakar solar yang berhenti beroperasi di Kampung Nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, Jumat (4/1). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengatakan, di wilayah luar Jawa, seperti Kalimantan, mulai terjadi pembatasan solar bersubsidi. "Hal ini memmbuat angkutan barang logistik bermasalah, karena membuat biaya naik akibat antrean di SPBU yang panjang," kata Ketua Ketua Umum ALI Zaldy Ilham Masita saat menghubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca juga: BBM Kemasan Diserbu Pemudik)
Ia menjelaskan, kelangkaan solar bersubsidi pun mulai terjadi. Zaldy menyebutkan kondisi seperti ini selalu berulang setiap tahun ketika bujet pemerintah untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai berkurang. Akibatnya, pengiriman logistik terhambat lantaran truk harus mencari SPBU yang mempunyai stok solar bersubsidi.
"Biaya transportasi akan naik karena jumlah trip per truknya akan berkurang," ujarnya. (Baca juga: Banyak Mafia di Kementerian ESDM)
Zaldy berharap pemerintah memberikan solusi permanen untuk masalah kelangkaan BBM bersubsidi yang terjadi setiap tahun. Asosiasi mengusulkan semua SPBU yang dilalui truk barang menyediakan solar nonsubsidi dan melarang truk barang mengkonsumsi solar bersubsidi.
Dengan demikian, biaya transportasi memang akan naik. Namun, ia melanjutkan, perusahaan logistik mendapat kepastian dan keterlambatan pengiriman logistik dapat dihindari. Saat ini Tempo masih menunggu konfirmasi dari PT Pertamina mengenai pembatasan solar bersubsidi tersebut. (Baca juga: Efek Jembatan Comal, Permintaan KA Logistik Tinggi)
