Menteri Keuangan Chatib Basri. REUTERS/Enny Nuraheni
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri berjanji akan merampungkan pekerjaan rumah yang menjadi prioritas menuju akhir Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II sebelum lengser. "Saya ingat, kalau PR, sebelum tanggal 10 Oktober, insya Allah sudah selesai," ujarnya kepada wartawan saat acara silaturahmi di rumah dinasnya, Senin, 28 Juli 2014.
Ada lima PR yang menjadi prioritasnya. Pertama, soal penelusuran aset kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional, supaya penyajian laporan keuangan pemerintah pusat menjadi wajar.
Kedua, tersusunnya kajian dan peta jalan yang kredibel sebagai landasan pembentukan Badan Penerimaan Negara. Ketiga, terbitnya peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan fasilitas pejabat negara.
Keempat, terbitnya peraturan pemerintah tentang pengelolaan anggaran dan keuangan desa. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan diselenggarakan pada 15 September mendatang.
Terakhir adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Hal ini memungkinkan penerimaan negara bukan pajak peta rupa bumi Indonesia dengan skala 1 : 50.000. Di dalamnya termasuk data informasi geospasial dan noninformasi geospasial lain menjadi nihil. Revisi tersebut paling lambat harus dilaporkan 15 Agustus mendatang.
"Sebelum ada pemerintahan baru, targetnya itu semua selesai. Untuk pemerintahan yang baru, tergantung nanti mau bikin apa," ujarnya.
