Belum Final, Dipasena Jadi Perusahaan Negara

Reporter

Editor

Selasa, 12 April 2005 04:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Mohammad Syahrial mengatakan proses perubahan tambak udang terbesar di Asia Tenggara PT Dipasena Citra Darmaja (Dipasena) menjadi perusahaan negara masih belum diputuskan. "Belum, masih dalam kajian," ujarnya kepada wartawan, Senin (11/4). Menurut dia, secara prinsipil kesepakatan untuk akuisisi melalui Master Settlement Acquisition Agreement (MSAA) atau masalah Dipasena sudah diberikan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Ini sudah selesai di BPPN. Hanya sekarang bagaimana cara mengelola aset tersebut," ujar Syahrial. Mengenai perhitungan kembali nilai aset dari Dipasena yang sekarang terus merosot drastis, menurut Syahrial masih belum dapat dilakukan karena proses hasil uji tuntas keuangan (financial due diligence) daan uji tuntas hukum (Legal due dilligence) masih berjalan. "Mengenai perhitungan nilai detilnya, nanti pada saatnya kami umumkan. Nanti kalau sudah final selesai, saya kasih pers release deh," janjinya. Seperti diberitakan Koran Tempo hari ini, pada 1999 Dipasena diserahkan oleh konglomerat Sjamsul Nursalim ke BPPN melalui perusahaaan induk PT Tunas Sepadan Investama guna membayar utangnya kepada negara sebagai pemilik PT Bank Dagang Nasional Indonesia yang telah dilikudasi.Dalam kesempatan itu, Syahrial juga membantah mengenai nota yang beredar di beberapa media tentang permintaan keringanan pajak untuk PPA. Menurut dia, nota tersebut sebetulnya hanya catatan dari diskusi internal PPA, apalagi PPA bukan pemilik perusahaan-perusahaan yang dikelolanya. "Itu hanya brainstorming (curah pendapat) internal PPA sendiri dengan pajak karena ini aset negara. Kami bukan memiliki sendiri loh," ungkapnya.Lebih lanjut, Syahrial mengungkapkan bahwa pada perjalanannya, memo tertanggal 10 Mei 2004 itu dibocorkan oleh oknum. Syahrial menjamin PPA tetap akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa keringanan. Ia membantah bahwa PPA pernah mengajukan keringanan pajak. "Gak ada, kami gak pernah mengajukan. Itu hanya diskusi internal dan oleh oknum dibocorkan. Gitu aja," ucapnya. Evy Flamboyan/Thoso Priharnowo -- Tempo News Room

Berita terkait

Di Tengah Seruan Boikot, McDonald's Umumkan Akuisisi Waralaba di Israel

27 hari lalu

Di Tengah Seruan Boikot, McDonald's Umumkan Akuisisi Waralaba di Israel

McDonald's menjadi sasaran seruan boikot setelah restoran waralaba di Israel tersebut menawarkan ribuan makanan gratis kepada tentara Israel.

Baca Selengkapnya

Bekas Dirut PT Bukit Asam Dituntut 19 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Kuasa Hukum

47 hari lalu

Bekas Dirut PT Bukit Asam Dituntut 19 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Kuasa Hukum

Bekas Direktur Utama PT Bukit Asam dituntut 19 tahun bui di kasus akuisisi saham yang merugikan negara Rp 162 miliar.

Baca Selengkapnya

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

49 hari lalu

PPATK dan KPPU Perkuat Kerja Sama Penanganan Pencucian Uang di Transaksi Merger serta Akuisisi

PPATK dan KPPU memperkuat kerja sama penanganan kasus pencucian uang di transaksi merger dan akuisisi.

Baca Selengkapnya

Sidang Akuisisi Kontraktor Tambang oleh PTBA, Saksi: SBS Sangat Layak Dibeli

26 Januari 2024

Sidang Akuisisi Kontraktor Tambang oleh PTBA, Saksi: SBS Sangat Layak Dibeli

Sidang dugaan korupsi akuisisi kontraktor tambang oleh PTBA (PT Bukit Asam Tbk) berlanjut di PN Palembang. Konsultan beberkan rencana akuisisi.

Baca Selengkapnya

PLN Catat Penjualan Listrik di 2023 Tumbuh 5,32 Persen

15 Januari 2024

PLN Catat Penjualan Listrik di 2023 Tumbuh 5,32 Persen

PT PLN (Persero) mencatat penjualan listrik pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 285,23 terrawatt hour (TWh) atau tumbuh 5,32 persen year on year.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Akuisisi Time Warner oleh AOL, Sejarah Aksi Korporat Terbesar Dunia

10 Januari 2024

Kilas Balik Akuisisi Time Warner oleh AOL, Sejarah Aksi Korporat Terbesar Dunia

Time Warner yang saat itu merupakan rumah bagi Warners, HBO, CNN, TBS, Time Warner Cable, dan majalah Time diakuisisi AOL seharga US $ 182 miliar.

Baca Selengkapnya

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

10 Januari 2024

Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019

Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.

Baca Selengkapnya

Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

6 Desember 2023

Terkini: Profil Budi Waseso yang Sekarang Jadi Komisaris Utama SIG, Prajogo Pangestu Masih Orang Terkaya Indonesia

Mantan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. atau SIG.

Baca Selengkapnya

Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

5 Desember 2023

Terkini: Erick Thohir Buka Suara soal Kabar Terbaru Vale, Kominfo Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal kabar terbaru soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (IDX: INCO).

Baca Selengkapnya

Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

5 Desember 2023

Kartu Kredit Standard Chartered Bank Bakal Dialihkan ke Bank Danamon Pekan Ini

Bank Danamon Indonesia akan merampungkan akuisisi bisnis ritel Standard Chartered Bank Indonesia pada pekan ini.

Baca Selengkapnya