BI Sebut Hakim Kasus Century Kurang Bertanya

Reporter

Editor

Yostinus tomi aryanto TNR

Jumat, 18 Juli 2014 05:04 WIB

Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, menyalahkan hakim Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara pada mantan Gubernur BI bidang moneter dan pengelolaan devisa, Budi Mulya, terkait kasus Bank Century. "Tanya saja bagaimana kondisinya ke pihak perbankan, para bankir, Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional. Tanya ke ketua Ibu (Sri Mulyani, yang pada 2008 menjabat sebagai Menteri Keuangan dan ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)," katanya, saat ditemui di Jalan Lapangan Banteng, Kamis, 17 Juli 2014.

Dia menegaskan, bagi BI dan KKSK, pada 2008 memang terjadi krisis. Meski kondisi tersebut tak sebesar krisis 1998, kata Mirza, namun BI dan Kementerian Keuangan memang bertugas untuk menyelamatkan sektor perbankan. "Masak kita membiarkan krisis 1998 terulang? Itu namanya tidak bertanggungjawab," ujarnya. (Baca: Menteri Keuangan Chatib Basri Salahkan Hakim Kasus Century)

Dia menjelaskan, pada kuartal IV 2008, Amerika Serikat memberikan dana talangan kepada banyak bank besar di negeri Abang Sam. Bahkan Amerika terpaksa menurunkan suku bunga, dari 5 persen menjadi 0,25 persen.

Hal tersebut, kata Mirza, menunjukan bahwa ada krisis besar di Amerika Serikat. Artinya, sebagai negara besar di dunia, krisis tersebut membawa pengaruh bagi negara-negara yang bergantung kepada Amerika, termasuk Indonesia. "Lihat saja kurs rupiah di akhir tahun 2008. Saat itu rupiah melemah dari Rp 9.000 menjadi Rp 13.000," katanya.

Dalam kasus ini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar dari Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century. Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, yakni Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, senilai Rp 3,115 triliun. (Baca: Hadapi Vonis, Budi Mulya Mengaku Emosional)

Perbuatan Budi juga dinilai memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 triliun dan Robert senilai Rp 2,753 triliun. Kasus ini membuat negara merugi Rp 689,394 miliar terkait dengan pemberian FPJP dan Rp 6,762 triliun dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

PERSIANA GALIH