TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Soleman Hidayat mengatakan pekerjaan rumah presiden terpilih dalam sektor ekonomi adalah bisa memilih Menteri Koordinator Perekonomian yang mampu mengkoordinasikan semua kementerian yang terkait dengan sektor industri.
Dia mengakui kabinet saat ini belum memiliki visi yang sama soal kerangka kerja untuk jangka menengah dan jangka panjang bidang ekonomi. Menurut dia, kerangka kerja ini harus disepakati dulu bersama. "Kalau visi itu belum disepakati, akan terus terjadi sengketa pandangan. Satu kementerian ingin memberikan insentif, tapi oleh kementerian lain dianggap sebagai potential lost income," ujar Hidayat di Jakarta, Rabu, 9 Juli 2014.
Padahal, jika dilihat secara jangka menengah, kebijakan pemberian insentif itu mungkin bisa untuk menghimpun kekuatan untuk industri dalam negeri. Sedangkan jika dilihat dalam jangka pendek, memang akan merugikan negara dalam hal pendapatan pajak. "Inilah pentingnya Menko untuk merangkum itu semua kepentingan itu," tuturnya.
Hidayat mencontohkan soal sengketa pandangan antar-kementerian itu. Saat awal kabinet terbentuk, Kementerian Perindustrian mempunyai pandangan harus ada kebijakan-kebijakan yang drastis, misalnya pemberian insentif yang besar, agar industri-industri bahan baku bisa tumbuh.
Namun usulan itu terhambat karena ada undang-undang yang harus diubah dulu. Selain itu, yang banyak terjadi adalah Kementerian Keuangan menganggap pemberian insentif tak perlu karena akan mengganggu target pendapatan pajak. "Nah, itu, menurut saya, perbedaan esensial yang harus diputuskan oleh Menko," kata Hidayat.
Kurang padunya pandangan kementerian itu, menurut Hidayat, kini terbukti. Selama lima tahun belakangan ini, kekuatan Indonesia di sektor industri barang modal dinilai kurang tumbuh dibanding negara lain yang memberikan insentif yang sangat besar.
Hidayat menuturkan tokoh mantan Menteri Perekonomian yang layak ditiru adalah Ali Wardhana. Ali Wardhana dinilai mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator Ekonomi yang baik. Ali Wardhana adalah Menteri Keuangan RI masa pemerintahan Orde Baru selama sepuluh tahun (1968-1983). Sesudah itu, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menjabat Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan selama lima tahun (1983-1988).
AMIR TEJO
Topik terhangat:
Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Piala Dunia 2014 | Tragedi JIS
Berita terpopuler lainnya:
Ini Alasan Popularitas Jokowi Rebound
Kata Australia Soal Pemilu Indonesia
Braak, Prabowo Masukkan Surat Suara ke Kotak
