Bus tingkat wisata terparkir di kawasan Silang Monas, Jakarta, (19/2). Bus tingkat pariwisata ini akan resmi beroperasi pada Senin (24/2). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menolak rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi oleh bus pariwisata. Sebab, konsep ini tidak relevan untuk diimplementasikan oleh operator bus pariwisata yang melayani kebutuhan angkutan masyarakat.
"Dari sisi jumlah, bus pariwisata juga tidak besar dibanding kendaraan bermotor yang ada saat ini," kata Sekretaris Jenderal DPP Organda Andriansyah saat dihubungi Tempo, Sabtu, 5 Juli 2014. (Baca:Taksi dan Bus Pariwisata Dilarang Pakai Premium )
Menurut Andriansyah, secara total, jumlah bus pariwisata tidak lebih dari empat ribu unit di seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan total kendaraan bermotor nasional, kata dia, jumlahnya bahkan tidak mencapai satu persen. "Toh, angkutan pariwisata ini kan tidak beroperasi setiap saat, lebih sering hanya saat akhir pekan atau hari libur," ujarnya.
Karena jumlah bus yang sedikit dan pergerakan yang tidak luas, Andriansyah memastikan konsumsi solar untuk bus ini pun tidak tinggi. "Ya pastinya jauh lebih kecil dari angkutan lainnya karena bus pariwisata itu hanya sekali jalan, misal Jakarta-Puncak, lalu balik lagi," katanya.
Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berencana mengeluarkan instruksi pelarangan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi untuk taksi Mercy dan bus pariwisata. Aturan tersebut ditargetkan bisa rampung sebelum Lebaran.
"Sepekan mendatang, targetnya surat bisa keluar. Harapannya, pekan berikutnya sudah bisa diimplementasikan," kata Kepala BPH Migas Andy Sommeng di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin.
Menurut Andy, kelompok kendaraan ini dinilai ampuh mendorong usaha penghematan konsumsi BBM yang digalakkan oleh pemerintah. Namun ia belum menghitung secara tepat, seberapa besar penghematan tersebut.
