TEMPO.CO, Jakarta: Buruknya infrastruktur, birokrasi, akses keuangan, dan korupsi membuat iklim berbisnis di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini diungkapkan Lana Soelistianingsih, ekonom dari Universitas Indonesia, di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2014.

Dalam penjelasannya kepada Tempo, Lana mencontohkan buruknya faktor-faktor itu menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerima investasi asing. Menurut Lana, buruknya infrastruktur terlihat dari kondisi jalan dan pasokan listrik sebagai acuan utama survei Bank Dunia. "Di Indonesia infrastrukturnya sangat tidak memadai," ujar Lana.

Dalam hal birokrasi, menurut Lana, pemerintah pusat dan daerah tumpang tindih dalam urusan perizinan. Sedangkan soal akses keuangan yang mahal, ia mencontohkan sulitnya mendapakan pinjaman modal untuk membuka usaha.

Tentang korupsi yang membuat buruknya iklim berbisnis di Indonesia, Lana mencontohkan dalam pengurusan berbagai perizinan. "Setiap mau buka usaha orang harus bayar, tapi izinnya tidak keluar atau lama," ujar Lana.

Hal-hal itulah yang menurut Lana, membuat iklim berbisnis di Indonesia buruk dibandingkan dengan di negara-negara ASEAN lainnya. "Dari hasil survei Bank Dunia (dalam hal-hal tersebut), posisi Indonesia menurun dibanding negara-negara tetangga,” papar Lana.

Satu faktor lainnya, yaitu soal demokrasi Indonesia, menurut Lama Indonesia berada di posisi sedang. Menurut dia, demokrasi menjadi faktor pendukung iklim usaha yang bagus. "Paling tidak hal itu (demokrasi) menimbulkan rasa aman untuk berinvestasi," tuturnya. (Baca juga: Indonesia Jadi Negara Tujuan Investasi Terbaik)

Lana melihat Singapura dan Thailand telah membuktikan walaupun tingkat demokrasi keduanya kecil, namun iklim usahanya bagus. Di Singapura, pemerintahan berada di bawah satu komando, begitu juga dengan di Thailand yang sering terjadi kudeta militer. "Nissan tetap membangun pabrik di Thailand, padahal pasarnya ada di Indonesia," ujarnya.

Dalam hal demokrasi, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014. Menurut Kepala BPS Suryamin, demokrasi indonesia masih dalam kategori sedang dengan nilai indeks mencapai 63,68 dari skala 0 sampai 100.

PUTRI ADITYOWATI