TEMPO.CO, Jakarta - Indeks demokrasi Indonesia (IDI) menjadi data penting untuk ditafsirkan investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Musababnya, terdapat indikator keamanan yang tersirat dalam IDI. "Investor melihat hasil indeks demokrasi provinsi mana yang tinggi. Mereka mencari berdasarkan indeks mana yang aman," kata Nurina Widagdo, Head Democratic Governance Poverty Reduction Unit Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Jakarta, Jumat, 4 juli 2014.

Kamar Dagang Indonesia, ujar Nurina, bisa mengelaborasi data-data tersebut untuk kepentingan bisnis. "Indeks demokrasi ini bisa digunakan macam-macam. Kita belum eksploitasi ini," tuturnya. (Baca: BPS: Hak Politik Masih Berkategori Buruk )

Hari ini Badan Pusat Statistik baru saja merilis IDI. Dalam hasil kesimpulannya, Kepala BPS Suryamin mengatakan IDI masih dalam kategori sedang dengan nilai indeks mencapai 63,68 dari skala 0 sampai 100. "Artinya, nilai kebebasan sipil menggembirakan, sementara aspek hak-hak politik masih terkategori buruk," katanya di Jakarta, 4 Juli 2014.

Kebebasan sipil memperoleh nilai tertinggi, yakni 79. Sedangkan hak-hak politik mendapat nilai 46,25 dan lembaga demokrasi diberi nilai 72,11. "Kebebasan sipil dan lembaga demokrasi mengalami peningkatan, sementara hak politik cenderung relatif sama," ujar Suryamin.

Kategori buruk dalam hak-hak politik terjadi karena masih ada kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Kegiatan itu bahkan dilakukan dengan cara-cara merusak, memblokir, membakar, dan melakukan penyegelan kantor pemerintahan.

Pada tingkat provinsi, IDI 2013 menunjukkan 15 provinsi mengalami kenaikan indeks dan 18 sisanya mengalami penurunan. Tiga provinsi dengan kenaikan terbaik adalah Aceh, Jawa Barat, dan Gorontalo. Sedangkan tiga provinsi dengan penurunan indeks tertinggi adalah Lampung, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. (Baca: BPS: Indeks Demokrasi Jawa Timur Masih Buruk)

Nilai IDI merupakan angka komposit 28 indikator dari 11 variabel yang dikelompokkan menjadi tiga spek, yaitu kebebasan politik, hak-hak politik, dan kelembagaan. Bobot aspek, variabel, dan indikator ditentukan berdasarkan pada proses AHP (analytical hierarchy process) yang melibatkan juri dari berbagai unsur, seperti pemerintahan, akademikus, TNI, partai politik, LSM, dan tokoh masyarakat.

ANANDA PUTRI

Berita Lain:
Rekan Tentara Pembakar Juru Parkir Tak Terlibat
Pembunuh Bharada Rizky Mengaku Anggota Brimob
Brimob Bharada Risky di Mata Orang Tua