TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan masih banyak orang kaya di Indonesia yang tidak membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Hal itu terlihat dari timpangnya pertumbuhan ekonomi dan semakin banyaknya orang kaya dibanding dengan realisasi penerimaan pajak dari orang pribadi.
“Aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat, tetapi jumlah orang pribadi yang membayar pajak masih sedikit,” kata Fuad dalam acara silaturahmi dengan media di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis malam, 26 Juni 2014. (Baca: Media Diminta Awasi Sidang Kasus Pajak Asian Agri)
Ditjen Pajak mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2013 untuk karyawan atau PPh 21 sebesar Rp 90 triliun dan ditargetkan pada tahun ini bisa mencapai Rp 116 triliun. Sedangkan PPh orang pribadi pada tahun lalu sebesar Rp 4,4 triliun dan ditargetkan pada 2014 menjadi Rp 7,4 triliun. “Padahal potensinya sangat besar,” ujar Fuad.
Tidak maksimalnya pungutan pajak orang pribadi, menurut dia, disebabkan masih dibatasinya kewenangan direktorat untuk mengakses rekening bank. Banyak orang kaya yang diduga merekayasa kepemilikan kekayaannya sehingga menyulitkan direktorat untuk menghitung kewajiban pajak yang sebenarnya. (Baca: Kenaikan Pajak Kendaraan Tak Efektif Pangkas Macet)
Fuad mencontohkan, ada orang kaya yang memiliki mobil Lamborghini dan tak membayar pajak, tapi tak bisa disentuh Ditjen Pajak yang tak memiliki akses ke data rekening bank si pemilik mobil mewah tersebut.
“Untuk mengakses datanya (pemilik mobil) saja kami tidak dikasih oleh dealer. Mereka merekayasa status kepemilikan mobilnya,” tutur Fuad. Namun, jika Ditjen Pajak bisa mengakses rekening bank, menurut Fuad, orang kaya yang tak patuh itu tak lagi bisa mengelak. (Baca: DKI Akan Naikkan Pajak Hiburan)
Berdasarkan data yang dimilikinya, ada sekitar 165 ribu orang Indonesia yang menyimpan uang di bank di atas Rp 5 miliar. Hal itu menggambarkan kekayaan dari pemilik rekening bank. “Tidak mungkin kalau dia punya kekayaan Rp 5 miliar terus didepositokan di bank karena bunganya tidak seberapa. Saya kira kekayaannya pasti besar sekali.”
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
4 hari lalu
Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2
Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.
