Prabowo Subianto dan Jokowi saat debat calon presiden di Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan ekonomi dari Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra, menilai tidak logis pernyataan mengenai kebocoran anggaran hingga Rp 7.200 triliun. "Kalau Rp 7.200 triliun, hampir mendekati Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sebesar Rp 8.300 triliun," kata dia kepada Tempo, Rabu, 18 Juni 2014.
Padahal, ia melanjutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun hanya Rp 1.800 triliun. Wiko memperkirakan kebocoran penerimaan pajak setiap tahun berkisar Rp 450 triliun-500 triliun. Ia menyebut saat ini rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio Indonesia baru 13,3 persen.
Wiko mengungkapkan rata-rata tax ratio di negara-negara lain dengan perekonomian yang setara Indonesia atau lower middle income countries mencapai 19 persen. "Artinya, ada potensi penerimaan negara dari pajak yang hilang," ucapnya.
Ia pun memprediksi ada kebocoran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meski belum menghitung detailnya. Namun ia memperkirakan kebocoran tersebut lebih besar dari kebocoran penerimaan pajak.
"Kebanyakan kebocoran dari PNBP berasal dari penerimaan bagi hasil atau royalti di sektor pertambangan," ujar Wiko. Ia memperkirakan total kebocoran penerimaan negara setiap tahun sekitar Rp 1.100 triliun-1.200 triliun, terdiri dari Rp 450 triliun-500 triliun kebocoran penerimaan pajak serta Rp 650 triliun-700 triliun dari PNBP.
Sebelumnya, dalam debat calon presiden pada Ahad,15 Juni 2014, Prabowo Subianto menekankan penghentian kebocoran kekayaan ekonomi bangsa. "Tim pakar Prabowo menilai kekayaan Indoesia yang bocor mencapai Rp 1.000 triliun per tahun," kata Prabowo.
Ia menggunakan data Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencatat kebocoran kekayaan negara mencapai Rp 7.200 triliun per tahun. "Rp 1.000 triliun yang kami gunakan saja sudah besar," katanya membandingkan. Untuk menghindari kebocoran kekayaan tersebut, Prabowo mengatakan akan berhemat, memangkas, dan mengalirkan ekonomi yang bersifat kerakyatan.
