TEMPO.CO, Jakarta - CEO Sarotaga Group, Sandiaga Uno, menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan pengusaha karena buruknya infrastruktur di Indonesia. Menurut Sandiaga, pengusaha harus mengeluarkan 30 persen dari total biaya produksi hanya karena infrastruktur. "Padahal di negara lain cuma perlu setengahnya, sekitar 15 persen," katanya, Jumat, 6 Juni 2014.
Sandiaga menilai Indonesia sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar di dunia usaha. Dalam lima tahun ke depan, ia memprediksi akan ada peluang usaha senilai Rp 1,8 triliun. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan dengan peningkatan infrastruktur. (Baca: Kampanye, Hatta Janji Perbaiki Jalan di Banten)
Hal senada disampaikan Budi Rachmat Kurniawan, Direktur Pengembangan perusahaan konstruksi PT Hutama Karya (Persero). Ia mengungkapkan saat ini indeks infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 63 dari 148 negara, atau di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. "Padahal dulu Malaysia itu belajar infrastruktur ke Indonesia.”
Menurut Budi, alokasi anggaran infrastruktur di Indonesia yang hanya 2,38 persen tidaklah mencukupi. Negara lain seperti Cina menganggarkan 11 persen dan India sebesar 7 persen untuk infrastruktur. "Minimal negara itu menganggarkan lima persen," tuturnya. (Baca: Kontainer Tak Boleh Lewat Tol, Logistik Kian Mahal)
Oleh karena itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Noke Kiroyan memberi saran pada pemerintah ke depan untuk mengalihkan dana subsidi bahan bakar minyak pada perbaikan infrastuktur.
Noke menilai angka Rp 300 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) terlalu besar dan tidak perlu. "Bayangkan kalau setengahnya saja dialihkan ke infrastruktur, betapa besar kemajuan infrastruktur kita," katanya.
Keluhan pengusaha ini disampaikan dalam kegiatan diskusi kelompok terfokus tentang Presiden/Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha yang digelar Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia pada 6 Juni 2014.
