Pemangkasan Anggaran Mungkin di Bawah Rp 100 T
Editor
Setiawan Adiwijaya
Kamis, 5 Juni 2014 13:23 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemotongan anggaran tidak akan mencapai Rp 100 triliun. “Jadi kalau nanti ada penghematan-penghematan yang disampaikan oleh Menteri ESDM (Jero Wacik), begitu juga dari pihak kami (Kementerian Keuangan), arahnya nanti mengurangi pemotongan anggaran,” ujarnya kepada Tempo di Kementerian Keuangan, Kamis, 5 Juni 2014.
Kementerian Keuangan menyiapkan berbagai macam opsi agar subsidi bahan bakar minyak dapat terpenuhi. “Dasarnya, kami melakukan pemotongan agar defisitnya tetap terjaga sebesar 2,5 persen,” kata dia.
Pada Rapat Badan Anggaran sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan ada penghematan di alokasi belanja lain. DPR, kata Asokalni, mengarahkan agar pemerintah tidak memotong anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) setinggi itu.
Namun, pemerintah belum mengetahui angka pasti pemotongan anggaran itu. Kementerian Keuangan, kata Askolani, telah menginfokan kesempatan tersebut pada seluruh K/L agar dapat mengantisipasi. Misalnya, dia mencontohkan, jika K/L berjanji dapat menyerap anggaran sebesar Rp 15 trilun, maka pemerintah urung mengumpulkan Rp 100 triliun.
Askolani mengaku hati-hati dalam memotong anggaran. Sebab, pemotongan anggaran yang keliru dapat berpengaruh pada tingkat penyerapan yang rendah. Dia menjelaskan terdapat beberapa anggaran yang tidak mungkin dapat dipotong oleh pemerintah, di antaranya pinjaman dan hibah luar negeri. “Kalau PHLN itu tidak terserap, belanjanya pasti berkurang. Artinya di situ tidak ada penghematan,” ujar dia.
Siang ini, Badan Anggaran DPR menggelar rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014. Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan pemotongan anggaran tidak dapat dihindari. Chatib menjelaskan pemotongan anggaran mesti dilakukan demi menambal defisit APBN.
PERSIANA GALIH
Berita terpopuler:
Apple Diskon Gede-gedean di ICS 2014
Chatib: Investor Asing Kaget Melihat Politik Indonesia
Pendapatan Premi Allianz Syariah Rp 623,6 miliar