TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono membantah usaha perkebunan kelapa sawit sebagai perusak lingkungan karena membuka lahan gambut. Dia mengklaim budi daya kelapa sawit justru dapat menjadi solusi untuk lahan gambut yang rusak.
Joko menambahkan, jumlah alih fungsi lahan gambut di Indonesia sangat sedikit. "Minyak kelapa sawit yang berasal dari gambut tak terganggu, hanya berjumlah 3 persen," kata Joko dalam "Lokakarya Keberlanjutan Investasi Perkebunan di Lahan Gambut" yang berlangsung di Hotel JW Marriot, Selasa, 3 Juni 2014. Sisanya, 26,7 persen dari gambut terganggu, 43 persen dari lahan telantar, dan 14 persen dari lahan pertanian.
Joko tak memungkiri ada pengusaha yang membakar lahan gambut. Namun, kata Joko, hal tersebut kasuistik. "Jangan digeneralisasi, dong," katanya.
Pengusaha kelapa sawit, kata Joko, tak mungkin membakar lahan karena risikonya sangat tinggi. "Kami, kan, punya izin yang berbasis lokasi," kata Joko. Jika membakar lahan, kata dia, pengusaha akan dengan mudah dihukum.
Joko mengatakan pembakaran lahan gambut biasanya dilakukan oleh petani swadaya yang ingin punya kebun. Ia menjamin petani swadaya yang membakar lahan sama sekali tidak berafiliasi pada perusahaan besar.
Menurut Joko, masih adanya kebakaran lahan adalah akibat lalainya Kementerian Kehutanan. Selain itu, pemerintah tak memberikan solusi pada petani swadaya agar tidak membakar lahan. "Makanya terjadi terus setiap tahun," ujarnya.
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
58 hari lalu
Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.
