TEMPO Interaktif, Jakarta:Kalangan ekonom menilai rencana pemerintah memberikan keringanan pajak kepada pengusaha sebagai insentif terhadap kenaikan tarif bahan bakar minyak, telepon dan tarif dasar listrik, tidak akan banyak memberi pengaruh positif. Pengamat ekonomi Pande Radja Silalahi, misalnya, berpendapat keringanan pajak tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan tuntutan masyarakat dan pengusaha. Apalagi, lanjutnya, keringanan ini hanya ditujukan pada industri tertentu. Sedangkan dampak kenaikan harga ini lebih luas, ujarnya kepada Tempo News Room, di Jakarta, Kamis (9/1). Selain itu, ia mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah ini sebenarnya adalah permintaan yang sejak lama disampaikan kalangan industri kepada pemerintah. Sehingga, kata dia, kebijakan keringanan pajak tersebut hanyalah mengambil momentum seolah-olah menjadi jawaban atas kebijakan kenaikan tarif. Menurut Pande, reaksi paling tepat yang harus diberikan pemerintah adalah meninjau kembali kenaikan tarif. Kenaikan tarif telepon, ungkapnya, harus ditinjau kembali karena pada kenyataannya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. sudah menangguk untung besar dengan tarif yang lama. Khusus tarif telepon sangat logis untuk ditunda, tegasnya. Ia juga menilai kenaikan tarif listrik juga sebenarnya tidak perlu dilakukan, jika pemerintah mau mengalihkan penghematan subsidi yang diperoleh dari kenaikan BBM kepada pembangunan jaringan listrik. Jangan langsung dibebankan ke rakyat, paparnya. Dampak lain yang harus dipikirkan pemerintah sebelum memberikan keringanan pajak, khusunya bea masuk, sambung Pande, adalah kesiapan industri lokal bertahan menghadapi gempuran barang impor. Walau ia memaklumi pada akhirnya penuruan bea masuk harus diberikan berkaitan dengan iklim pasar global, Pande menyarankan pemerintah melakukan studi lebih jauh lagi. Pande khawatir, jika ternyata terbukti industri lokal belum siap akan berdampak buruk pada kesejahteraan buruh. Kaitannya jelas, kata dia, kalau industri dalam negeri kehilangan pasar, kondisi buruh akan semakin sulit. Ia juga mengakui sedikit banyak penurunan bea masuk akan berpengaruh laju inflasi. Tapi, sambungnya, itu masih sangat bergantung pada faktor sensitivitas. Artinya apakah dengan penurunan harga yang sedikit akan berpengaruh besar pada sisi permintaan. Juga, kembali lagi, bagaimana pengaruhnya dengan kemampuan bersaing produk lokal. Pande berpendapat masalah ini mesti didiskusikan secara terbuka, sebab di era globalisasi yang bersaing adalah negara dengan pengusaha sebagai komponen di dalamnya. Kita harus benar-benar mewujudkan Indonesia Incorporation dalam arti yang sebenarnya. Pemerintah dan pengusaha harus satu dalam kepentingan nasional, kata dia. Pendapat serupa datang dari ekonom Bahana Securities, Budi Hikmat. Yang penting bagi saya adalah pembenahan infrastruktur dan perburuhan, ungkapnya. Ia yakin kebijakan pengurangan pajak tersebut tidak terlalu banyak pengaruhnya bagi industri nasional. Alasannya, kebijakan itu nantinya lebih banyak bersifat menunda dan temporer. Sementara masalah yang lebih mendasar adalah kepastian hukum, perburuhan, otonomi daerah dan infrastuktur. Lebih jauh Budi meragukan usulan pengurangan pajak dalam rangka menghadapi kenaikan tarif berasal dari pengusaha. Karena saya yakin itu tidak masuk dalam top list mereka, ujarnya. Ucok Ritonga --- TNR