2015, Chatib Prediksi Rupiah Jauh Lebih Stabil  

Selasa, 27 Mei 2014 05:03 WIB

M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Chatib Basri memprediksi tahun depan kurs rupiah bakal jauh lebih stabil ketimbang tahun ini. “Kami memperkirakan nilai tukar rupiah dalam tahun 2015 akan terjaga dan bergerak stabil pada kisaran Rp 11.500-12.000 per dolar AS,” ujarnya dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 26 Mei 2014.

Tak hanya kurs rupiah, menurut dia, sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 juga menunjukkan optimisme pemerintah. Asumsi makro ekonomi lainnya yang jadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), serta lifting minyak dan gas bumi.

Soal pertumbuhan ekonomi pada 2015 yang diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6 persen, menurut Chatib, lebih baik dibandingkan proyeksi tahun ini. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah menjaga daya beli masyarakat dengan memastikan stabilitas dan aksesibilitas terhadap kebutuhan pokok. (Baca: Pertumbuhan 2015 Ditargetkan 6 Persen)

Pada bidang inflasi yang diprediksi mencapai 3-5 persen tahun depan, pemerintah akan menjamin pasokan kebutuhan masyarakat. “Dan dukungan perbaikan distribusi barang kebutuhan ke seluruh Indonesia," katanya. Untuk bunga SPN selama tiga bulan, pemerintah memperkirakan angkanya berkisar 6-6,5 persen. (Baca: 2015, OJK Tak Lagi Bergantung pada APBN)

Adapun harga minyak mentah pada RAPBN 2015 dipatok pada kisaran US$ 95-110 per barel. Sedangkan lifting minyak bumi sekitar 900-920 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 1,2-1,25 juta barel setara minyak per hari.

Para peserta rapat paripurna pun merespons baik paparan Menteri Chatib tersebut. Mereka setuju untuk membahas lebih lanjut makro perekonomian dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Muslim, misalnya, mengatakan agar anggaran mendatang difokuskan pada pelayanan masyarakat. Dua di antaranya dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal untuk pelayanan transportasi dan memuluskan anggaran transfer daerah. "Kami memahami dan menerima asumsi makro dan kebijakan fiskal 2015.”

Adapun juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya, Anton Sihombing, mewanti-wanti pemerintah untuk waspada akan lambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika, Eropa, dan Cina. Pemerintah pun dikritik agar lebih waspada terhadap gejolak politik yang terjadi di negara-negara tetangga dan yang mungkin berimbas pada perekonomian nasional.

PERSIANA GALIH

Berita terpopuler:
Lebaran, Saham Emiten Retail Prospektif
Anggaran Dipotong, Jero Tunda Pembangunan Gedung
Ribuan Tiket Kereta Api Belum Dicetak

Berita terkait

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

5 jam lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan

Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

3 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

3 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Diseret Urusan PT Cipta Mitra Agro, Pengacara: Itu Bisnis Istrinya

Pengacara eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy merasa heran kliennya diseret dalam kasus yang melibatkan perusahaan sang istri.

Baca Selengkapnya

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

3 hari lalu

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Disebut Akan Hadiri Panggilan KPK soal Klarifikasi LHKPN Rp 7 Miliar

Kuasa hukum eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Luhut Simanjuntak, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan dari KPK itu untuk klarifikasi LHKPN.

Baca Selengkapnya

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 hari lalu

Alasan Bea Cukai Tahan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Alasan Bea Cukai menahan 9 supercar milik pengusaha Malaysia, Kenneth Koh

Baca Selengkapnya

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

4 hari lalu

LHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Harta Rp 6 Miliar Tapi Bisa Beri Pinjaman Rp 7 Miliar?

KPK telah menjadwalkan pemanggilan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta pekan depan untuk mengklarifikasi kejanggalan LHKPN.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

4 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

4 hari lalu

KPK Panggil Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Pekan Depan

Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy, akan menjalani klarifikasi soal LHKPN-nya di KPK pekan depan.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

4 hari lalu

Penjelasan Bea Cukai Soal 9 Mobil Mewah Kenneth Koh Disegel, Tidak Direekspor

Sampai Mei 2024, importir 9 mobil mewah itu belum melunasi dendanya, yang telah mencapai Rp11,8 miliar.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

5 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya