TEMPO Interaktif, Jakarta:Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Maulana Ibrahim, menyatakan perbankan kini sudah tidak lagi khawatir mengucurkan kredit ke usaha kecil dan menengah (UKM). Paling tidak, alokasi kredit pada tahun 2002 yang mencapai Rp 32,7 triliun menjadi salah satu indikasi. Kredit yang diberikan perbankan umum itu mencapai mencapai 41,1 persen dari total kredit baru yang disalurkan. Bahkan beberapa bank sudah perubahan orientasi dari korporat menjadi retail," tegas Maulana dalam ceramah umum di hadapan akademisi dan perbankan di Solo Kamis (13/3). Menurut maulana, perbankan umum melakukan perubahan orientasi karena ternyata sektor retail memiliki karakteristik yang lebih menguntungkan bagi bank dalam menyalurkan dananya. Kalangan UKM yang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi dibandingkankan korporat, yang pada gilirannya membuat tingkat kemacetan pun jadi kecil, juga menjadi alasan pihak perbankan sekarang ini lebih banyak mengucurkan kredit. Hanya saja proporsi kredit baru kepada UKM setiap bulannya saat ini memang masih berfluktuasi antara 32,0 persen sampai dengan 64,3 persen, kata dia. Dikatakannya, kendala yang dihadapi bank-bank umum untuk menaikan proporsi kredit baru adalah keterbatasan jaringan kantornya. Sebagian besar UKM berbasis di pedesaan, sementara ini masih sedikit jaringan bank yang menjangkau sampai ke pedesaan. Untuk itu, bank umum perlu bekerja sama dengan Bank Perkreditan rakyat yang jelas-jelas memiliki jaringan kantor sampai di luar wilayah kecamatan namun di satu sisi memiliki keterbatasan dalam penghimpunan dana, tandasnya. Maulana menegaskan BI harus memperhatikan pengembangan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) karena BPR merupakan partner setia UKM yang ternyata menjadi sektor yang paling bertahan pada saat krisis. Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara melakukan fit and proper test dan berbagai tindakan lainnya seperti penyempurnaan pengaturan dan pengawasan yang lebih diarahkan pada risk based supervision. Prinsipinya adalah untuk menyempurnakan beberapa ketentuan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian BPR, juga pemanfaatan database BPR sebagai sarana early warning system meningkatkan efektivitas law enforcement serta memberlakukan fit an d proper test, tandasnya Langkah lain yang ditempuh BI dalam strategi pengembangan BPR, kata Maulana, adalah dengan program penyehatan industri untuk pembenahan BPR bermasalah, mendorong terciptanya infrastuktur pendukung industri BPR, serta penguatan kapasitas BPR dengan berbagai pelatihan pengembangan SDM serta teknologi informasi. Pada bagian lain, Deputi BI ini mengatakan saat ini juga diperlukan upaya strategis guna menciptakan sinaergi program bank umum dan BPR, yang ke depannya akan memperkuat kapasitas BPR. Sinergi program itu sendiri sebenarnya sudah dirintis yang kemudian dikembangkan berdasarkan keberhasilan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang pernah dilaksanakan antara Bank Indonesia dengan Asia Development Bank (ADB) yang melibatkan BPR, LPSM dan BPD. Dikatakan Maulana sampai akhir Desember 2002, telah terjalin kerjasama antara 21 lembaga keuangan (bank umum dan PT Permodalan Nasional Madani) dengan 819 BPR, dengan plafon kredit Rp 457 miliar dan baki debet Rp 347 miliar. Beberapa bank umum bahkan sudah mendirikan UKM Centre, diantaranya adalah Bank Niaga, Bank Danamon, BNI dan BRI. Sedangkan jumlah BPR sendiri sampai dengan akhir tahun 2002 lalu terdapat 2.141 BPR sayangnya sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Bali, ujar dia. Imron Rosyid --- TNR