TEMPO Interaktif, Jakarta: Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di atas 20 persen berpotensi menaikan ongkos produksi padi antara 10-20 persen. Karena dengan naiknya harga BBM, faktor-faktor produksi seperti harga sewa traktor, harga benih, ongkos tenaga kerja akan naik. Hal itu diungkapkan ketua Lembaga Pemberdayaan Petani Indonesia (LPPI), Djoko Djarot, Selasa (8/3), di Jakarta. Berdasarkan data yang dimiliki LPPI, sebelum kenaikan harga BBM, ongkos produksi padi yang ditanggung petani untuk setiap hektarnya mencapai Rp 4 juta. Sedangkan, dalam setiap hektar, petani menghasilkan gabah rata-rata empat ton. Sehingga, bila dihitung pendapatan petani sebelum harga BBM naik, dengan harga gabah kering panen (GKP) masih Rp 1.230 adalah Rp 4,92 juta. "Itu saja keuntungannya pas-pasan, apalagi sekarang harga sewa traktor, benih dan ongkos tenaga kerja pasti akan naik," kata Djoko. Dari pengalaman di lapangan, kata Djoko, saat ini saja ongkos tanam per setengah hari sudah mencapai Rp 10 ribu per orang. Padahal sebelumnya, hanya Rp 8.000 saja. Karena itu, Djoko menilai, kenaikan harga GKP menjadi Rp 1.330 di tempat penggilingan berdasarkan Inpres No. 2/2005, tidak bisa mensejahterakan petani. Apalagi, menurutnya kenaikan sebesar delapan persen tersebut hanya berlaku di tempat penggilingan. Sedangkan petani, kata dia, biasanya tidak bersedia menjual GKP ke penggilingan mengingat harus mengeluarkan biaya angkut. Petani dikhawatirkan makin merugi pada musim panen raya mendatang. Sebab, menurut Djoko, pada panen raya harga GKP di area persawahan bisa dibawah Rp 1.000. "Kalau sekarang harga memang masih bagus, kisarannya Rp 1.300-1.500," kata dia. Sebagai solusinya, LPPI berharap, agar dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dialokasikan ke Perum Bulog sebagai dana beras untuk penduduk miskin (Raskin), bisa digunakan sebagai dana pengadaan gabah. "Supaya dana itu dapat digunakan untuk membeli gabah dari petani langsung," ujar Djoko. Khairunnisa