TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Yusuf Anwar mengharapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dapat selesai April 2005. "Insya Allah bisa juga seperti itu kalau DPR menyetujui dana penyaluran untuk orang miskin," katanya kepada wartawan di Departemen Keuangan, Selasa (8/3). Menkeu mengatakan, dirinya sudah siap dengan segala perhitungan tentang APBN-P. Adapun alasan untuk mempercepat APBN-P sebelum Juli adalah untuk mempercepat dana realokasi pembangunan untuk Aceh, penyaluran dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, dan dana pemilihan kepada daerah. Menurutnya, APBN-P dapat dilakukan dua kali. Pertama adalah mempertimbangkan tiga alasan di atas dan setelah semester pertama, bisa diadakan rapat untuk APBN-P selanjutnya. "Hal tersebut tidak melanggar undang-undan," katanya.Semenatara itu, menurut Dirjen Anggaran dan Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan, Achmad Rochjadi, berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, APBN-P diajukan setelah adanya laporan realisasi anggaran pada periode semester pertama Juli. Karena itu, menurut Rochjadi, apabila pembahasan APBN-P akan dipercepat harus ada kesepakatan dengan DPR terlebih dahulu. "Sebelum 25 Maret mendatang, karena DPR sudah memasuki masa reses," ucapnya kepada wartawan di DPR beberapa waktu lalu. Usulan percepatan pembahasan APBN-P muncul setelah pemerintah berniat menaikan harga bahan bakar minyak. Menkeu mengharapkan APBN-P yang akan dikonsultasikan dengan DPR sekitar Maret ini dapat disepakati. Adapun defisit APBN 2005 menurut Menkeu sebesar 1,07 persen setelah kenaikan harga minyak. "Itu merupakan angka-angka yang manageable, bisa kita tangani," katanya. Namun, Menkeu tidak menjawab ketika ditanyakan apakah ada perubahan defisit pada APBN-P. Menurutnya, hal tersebut baru dapat dilihat setelah semester I. Karena angka-angka perkembangannya sangat dinamis. Evy Flamboyan